Berita Pajak
10.461 artikel
Integrasi NIK dan NPWP, DJP Harus Siapkan Teknologi Informasi Canggih
5 Okt 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan transformasi dan reformasi dalam administrasi perpajakan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutk
Pengusaha Kecil Ini Bebas PPN
5 Okt 2021, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Pengusaha kecil tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut, menyetor, juga melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang. Pengusaha kecil adal
DJP Berwenang Pastikan Keabsahan Meterai
5 Okt 2021, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk memastikan keabsahan meterai apabila diperlukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021. Dalam Pasal 17 ayat (2) PMK 134/2021 ini, penentuan keabsahan meterai dilakukan DJP berdasarkan permintaa
Sektor Jasa Pendidikan Komersial Bakal Kena PPN
5 Okt 2021, 14.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan. Rencana ini menarik pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebab, biaya pendidikan atau sekolah dinilai akan semakin mahal yang dapat menyebabkan sulitnya warga untuk mengakses pen
Pajak Multi Tarif dan Single Tarif Lebih Baik Mana?
5 Okt 2021, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengkaji rencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Skema tarif PPN menjadi hal yang juga dipertimbangkan. Saat ini, skema tarif PPN di Indonesia masih menga
Penggunaan Meterai Elektronik dan Tempel yang Sah, Cek Ketentuannya
5 Okt 2021, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ketentuan mengenai keabsahan meterai, mulai dari meterai tempel, meterai elektronik, hingga meterai dalam bentuk lain. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/2021,
PMK 133/2021 Mengatur Meterai Digital dan Komputerisasi
5 Okt 2021, 08.00 WIB
PajakOnline.com — Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133 Tahun 2021 ini merupakan PMK baru yang mengatur meterai dalam bentuk lain seperti meterai yang dibuat dengan mesin teraan, meterai dengan sistem komputerisasi, dan teknologi percetakan. "Meterai dalam bentuk lain ... me
RUU KUP Ganti Nama Jadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan
5 Okt 2021, 02.00 WIB
PajakOnline.com — Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akhirnya melaju ke rapat paripurna DPR. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari mengatakan, RUU KUP juga telah disepakati bersama Ko
RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
5 Okt 2021, 01.00 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah bersama DPR akan mengesahkan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah berganti nama menjadi RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna DPR. Dalam Rapat Kerja sebelumnya Pe
APBN Tahun 2022: Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel Hadapi Ketidakpastian
4 Okt 2021, 20.00 WIB
PajakOnline.com — APBN Tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain, sebagai periode eksepsional terakhir defisit dapat melebihi
Aparatur DJBC Agar Selalu Responsif dan Waspada Di Tengah Pandemi
4 Okt 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com — Aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diminta untuk selalu responsif dan waspada sebagai salah satu institusi yang bekerja melayani masyarakat dan industri dalam menjaga pemulihan ekonomi di tengah pandemi. DJBC sebagai salah satu institusi yang bera
Tarif PPh Final Bantu UMKM untuk Berkembang Maju
4 Okt 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com — Tarif PPh final sebenarnya merupakan sebutan lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam pasal ini ada berbagai macam objek pajak seperti jasa konstruksi, sewa bangunan, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Khusus untuk UMKM, tarif PPh final ad
