TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Cara Membuat Faktur Pajak Rekanan Pemerintah dengan E-Faktur

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaksanakan penyerahan barang atau jasa kena pajak bersama rekanan pemerintah berkewajiban menyusun faktur pajak terhadap segala transaksinya.

Berikut ini cara membuat faktur pajak bersama rekanan pemerintah melalui e-faktur 3.0 desktop, ikuti tahapannya ;

1. Buka aplikasi e-faktur 3.0. Kemudian isi nama user dan password, lalu klik Login.

2. Dalam halaman utama e-faktur itu, silakan pilih menu Faktur, klik Pajak Keluaran, dan pilih Administrasi Faktur.

3. Kemudian, aplikasi e-faktur akan menampilkan kotak dialog Daftar Faktur Pajak Keluaran.

4. PKP bisa pilih Rekam Faktur yang terdapat pada kiri bawah kotak dialog itu, Selanjutnya muncul kotak dialog baru yang isinya Input Faktur. Pada kotak dialog input faktur, PKP bisa memasukkan beberapa data yang diperlukan.

5. Data yang diperlukan itu dalam bagian Dokumen Transaksi itu meliputi, detail transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen, laporan SPT, nomor seri faktur pajak (NSFP), dan referensi faktur. Pastikan PKP memilih kode faktur nomor 2 untuk transaksi dengan bendaharawan pemerintah.

6. Dalam Lawan transaksi, PKP akan diarahkan menuliskan NPWP, nama, dan alamat dari lawan transaksi pada transaksi ini yaitu bendaharawan pemerintah. Mengenai data-data itu, PKP perlu mengisi Referensi Lawan Transaksi.

Dalam keadaan NPWP belum tercantum dalam Referensi Lawan Transaksi dimasukkan ke data NPWP pada kolom Lawan Transaksi, akan timbul kotak dialog yang menjelaskan NPWP tidak terdaftar. PKP bisa pilih Buat Lawan Transaksi Baru.

7. Selanjutnya, PKP disuruh mengisi data lawan transaksi pada kotak dialog Referensi Lawan Transaksi. Ketika telah memasukkan data lawan transaksi, PKP bisa menyimpan data dengan cara pilih Simpan dalam kotak dialog itu.

8. Dalam bagian Lawan Transaksi pada kotak dialog Input faktur akan secara otomatis terisi. PKP bisa pilih Lanjutkan mengerjakan tahap detail transaksi. Lalu klik Rekap Transaksi dan masukkan rincian penyerahan barang atau jasa yang bendahara lakukan.

9. Sesudah data rincian penyerahan barang atau jasa lengkap, kemudian pilih Simpan dan klik Yes agar data rekap transaksi tersimpan. Lalu, PKP akan kembali ke kotak dialog Input faktur pada bagian Detail Transaksi.

10. Ketika pada menu Rekap Transaksi, PKP diarahkan agar klik checkbox yang terdapat pilihan yaitu uang muka atau pelunasan. PKP bisa memilih checkbox mengikuti transaksi yang terjadi. Kemudian, masukkan data dasar pengenaan pajak, PPN dan PPnBM. Jika tidak ada PKP tidak perlu klik kedua checkbox itu.

11. Kemudian pilih Simpan. Lalu faktur pajak keluaran baru akan tersimpan dan muncul dalam kotak dialog Daftar Faktur Pajak Keluaran. Ketika data yang dimasukkan telah benar, PKP bisa klik faktur pajak yang telah dibuat dan pilih Upload

12. Terakhir, pilih menu Management Upload kemudian pilih Upload e-Faktur. PKP bisa melakukan Start Uploader agar tersambung dengan sistem DJP. Masukkan captcha dan password. Apabila berhasil faktur pajak akan tertulis approval sukses. (Ridho Rizqullh Zulkarnain)