PajakOnline | Tax Payer Community mendorong Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memiliki ketegasan menunda Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan hingga implementasinya benar-benar siap pakai dan kecanggihannya dapat dimanfaatkan seluruh wajib pajak. Sebab, permasalahan implementasi Coretax yang berlarut-larut merugikan wajib pajak.
DJP menyatakan tidak akan mengenakan sanksi terhadap para wajib pajak yang diakibatkan oleh bermasalahnya implementasi Coretax pada 2025.
“Ini yang DJP tidak sadari, bukan cuma sekadar sanksi tapi dampak secara bisnis juga luar biasa. Itulah kenapa banyak wajib pajak marah, bukan karena takut sanksi pajaknya tetapi sangat berpengaruh kepada bisnisnya,” kata Ketua Tax Payer Community Abdul Koni kepada PajakOnline, hari ini.
Koni mengatakan, wajib pajak sangat dirugikan, baik secara material maupun kerugian administrasi karena Coretax bermasalah ini.
"Sangat disayangkan kalau DJP sampai luput perhatiannya terhadap hal ini atau sampai tidak tahu alasan wajib pajak marah atau kecewa," kata Koni.
Menurut Koni, permasalahan Coretax yang berlarut-larut akan membuat penerimaan pajak terdampak. Bukan hanya setoran pajak kepada negara saja, tetapi masing-masing pengusaha atau para pembayar pajak juga dirugikan. “Cashflow pengusaha terhambat, bahkan ada potential kehilangan pendapatan atau projectnya,” kata Koni.
Tax Payer Community merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menunda implementasi Coretax hingga benar-benar matang dan siap pakai. Proyek Coretax yang bernilai lebih dari Rp1,3 triliun ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk memajukan teknologi perpajakan di Indonesia.
Namun, implementasi Coretax yang terburu-buru, sistem yang sebenarnya belum sepenuhnya siap pakai dipaksakan untuk digunakan yang berujung pada kekecewaan, keluhan, dan kemarahan para wajib pajak.
Menurut Koni, sebaiknya Coretax disempurnakan lebih dulu, diuji coba dengan sebaik-baiknya.
Sebab, bagi wajib pajak bukan soal memilih memakai sistem lama atau DJP Online (pajak.go.id) atau memilih menggunakan Coretax yang katanya lebih canggih. "Harapan kita semua para pembayar pajak dapat membayar pajak dengan lancar dan mudah. Mau bayar pajak atau lapor pajak kenapa malah jadi susah?" kata Koni.
Tanpa adanya kemampuan untuk membuat Faktur Pajak atau Bukti Potong, Wajib Pajak tidak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tentu saja berdampak signifikan pada penerimaan pajak negara.
Dalam pemberitaan PajakOnline, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, implementasi Coretax bisa jalan bareng dengan sistem perpajakan yang lama yakni DJP Online (pajak.go.id) sambil terus menyempurnakan Coretax DJP. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penerimaan pajak. Selain itu, DJP akan memperkuat Cyber Security dan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR secara berkala.
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) melaporkan dugaan korupsi pengadaan Coretax DJP ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[/caption]