TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

DJP Targetkan Seluruh Layanan Pajak Pakai NIK Bulan Depan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan layanban perpajakan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjelaskan, DJP kini tengah mengusahakan untuk seluruh layanan pajak bisa diakses menggunakan NPWP baru atau berbasis NIK pada Agustus 2024 mendatang.

"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit, atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," kata Suryo di kawasan GBK, dalam acara Spectaxcular 2024, Minggu (14/7/2024) kemarin.

Terdapat 21 layanan pajak yang dapat diakses menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan NITKU. Hal ini mengacu pada pengumuman Nomor PENG-18/PJ.09/2024.

"Daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 digit, NITKU, atau NPWP 15 digit akan terus bertambah melalui penerbitan pengumuman secara berkala," tulis pengumuman tersebut.

Mengutip pengumuman PENG-18/PJ.09/2024, berikut 21 layanan pajak yang dapat diakses wajib pajak memakai NIK yang sudah dipadankan menjadi NPWP:

Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

Walaupun 21 layanan tersebut sudah dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit dan NITKU, wajib pajak tetap bisa menggunakan sejumlah layanan pajak tersebut dengan menggunakan NPWP 15 digit yang sebelumnya telah diterbitkan.

Suryo mencatat masih ada 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dengan NPWP.

Suryo menyebutkan, pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai 99% atau ada sebanyak 400.000 NIK dan NPWP yang belum berhasil dipadankan.

"Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 (wajib pajak) mungkin yang belum selesai kami padankan, dan Insya Allah tetap terus akan kami jalankan pemadananya," pungkas Suryo.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/intact-australia-pusat-penelitian-perpajakan-indonesia-pertama-di-australia-resmi-diluncurkan/