TRENDING

Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban Perpajakan Vietnam Melesat, Indonesia Jalan di Tempat Harga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBN Pemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 Miliar BPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 Peserta DJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital Diperkuat PMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas Negara Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 Triliun Restitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 Persen Penerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir Tahun KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 Juta Cukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 Triliun Bea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray Kargo Menkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini Syaratnya Pemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026 Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1 Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban Perpajakan Vietnam Melesat, Indonesia Jalan di Tempat Harga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBN Pemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 Miliar BPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 Peserta DJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital Diperkuat PMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas Negara Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 Triliun Restitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 Persen Penerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir Tahun KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 Juta Cukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 Triliun Bea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray Kargo Menkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini Syaratnya Pemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026 Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1

(021) 5050-4316 WhatsApp Partner 0812-4237-9379

Berita Pajaknews Hubungi Kami Kebijakan Privasi

← Semua beritaBerita

DJP Wajibkan Pelaku UMKM Lapor Omzet Tahun Depan

Redaksi PajakOnline · 19 Des 2021, 03.30 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membuat kebijakan baru bagi UMKM terkait berlakunya ketentuan PPh.

Sejak sekarang, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bersiap-siap karena mulai tahun 2022 DJP mewajibkan untuk melaporkan omzet usahanya. Kebijakan ini juga berlaku buat pelaku UMKM dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan, DJP sedang menyusun mekanisme pelaporan bagi wajib pajak UMKM meskipun omzet belum mencapai Rp500 juta dan belum membayar pajak, namun UMKM tersebut tetap harus melaporkan omzetnya kepada DJP. Aturan ini segera dibuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). (Atania Salsabila)