TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ekonomi Kedaerahan Ingin Dihidupkan Kembali

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah berupaya untuk memulihkan dan kembali menghidupkan perekonomian di daerah-daerah. Lapangan usaha yang saat ini berpotensi mendorong pemulihan ekonomi antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan; industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; industri logam dasar; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

“Kita dapat memanfaatkan kesempatan dengan efektif menggunakan modal tenaga kerja, modal kapital, dan segala sumber daya yang ada untuk mencapai prioritas yang ditetapkan daerah tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (Spasial).

Inisiatif wiraswasta formal, informal, mikro, menengah, dan besar untuk maju bersama juga perlu didukung dengan memfasilitasi akses pasar, juga menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan aktivitas bisnis.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap daerah juga perlu dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri agar selaras dengan pembangunan ekonomi nasional.

Menko Airlangga menjelaskan, program percepatan pembangunan ekonomi spasial ini sempat tertunda saat pandemi karena adanya pergantian prioritas. Namun jika ingin tumbuh lebih cepat maka program ini dirasa sangat penting untuk segera dilaksanakan kembali.

“Hasil dari pertemuan awal ini, akan kita cari formula yang lebih tepat untuk mengevaluasi dan mendorong sektor perekonomian masyarakat di setiap daerah,” katanya.