PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) untuk mencabut larangan ekspor komoditas, seperti nikel secara bertahap.
IMF dalam dokumen Article IV merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pencabutan kebijakan tersebut dan tidak memperluas pelarangan ekspor ke komoditas lainnya. Sebab, kebijakan larangan ekspor komoditas tersebut dinilai IMF memberikan dampak bagi negara lainnya.
“IMF boleh punya pandangan, Indonesia memiliki kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri,” ungkap Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/7/2023).
Sri Mulyani mengatakan program hilirisasi pemerintah sejauh ini telah berhasil dan efektif dalam meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. “Dengan keputusan itu, neraca pembayaran kita semakin kuat, jadi malah makin bagus,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa program hilirisasi pemerintah akan terus dilanjutkan.
Ia juga mengapresiasi langkah IMF yang memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pertumbuhan makro ekonomi di dalam negeri. Namun, menurutnya IMF tidak perlu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi.
“IMF melakukan standar ganda. IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Kedua, berdampak negatif pada negara lain,” ujarnya.
Pada periode 2016-2017 lalu, kata dia, defisit neraca dagang Indonesia dengan China mencapai US$18 miliar. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, defisit neraca dagang Indonesia dengan China hanya tinggal US$1,5 miliar pada 2022.
Indonesia sendiri mencatatkan surplus US$1 miliar dengan China pada kuartal I/2023. “IMF jangan ngomong ngawur. Dengan hasil hilirisasi, surplus neraca dagang kita 25 bulan sekarang. Neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan,” kata Bahlil. (Azzahra Choirrun Nissa)
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0889676695506 atau mengisi klik: 
