TRENDING
Polemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 Juta
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Industri Padat Karya Penerima Fasilitas Investment Allowance

·

Industri Padat Karya Penerima Fasilitas Investment Allowance

PajakOnline.com— Melalui PP No. 45/2019, pemerintah telah berjanji untuk memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% kepada sektor padat karya. Berdasarkan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya resmi mengeluarkan ketentuan teknis mengenai investment allowance.

Ketentuan teknis mengenai salah satu insentif dari tiga insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya. PMK ini telah diundangkan sejak 9 Maret lalu.

Dalam ketentuan investment allowance ini, penanaman modal pada industri padat karya mendapatkan insentif berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama.

Insentif ini berlaku selama 6 tahun terhitung sejak mulai berproduksi dengan pengurangan penghasilan neto masing-masing sebesar 10% per tahunnya.

Industri padat karya yang berhak mendapatkan insentif investment allowance ini adalah WP Badan dalam negeri, termasuk dalam 45 sektor industri padat karya yang terlampir dalam PMK No. 16/2020, dan mempekerjakan rata-rata sebanyak 300 orang tenaga kerja Indonesia dalam waktu satu tahun pajak.

WP yang sudah mendapatkan insentif pajak lain yakni tax allowance, tax holiday, hingga fasilitas PPh dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) tidak berhak mendapatkan fasilitas ini.

Sektor industri padat karya yang berhak mendapatkan fasilitas investment allowance ini antara lain:

  1. Industri berbasis daging lumatan dan surimi
  2. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng
  3. Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
  4. Industri pembekuan biota air lainnya
  5. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya
  6. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
  7. Industri pengolahan susu segar dan krim
  8. Industri makanan sereal
  9. Industri produk roti dan kue

  1. Industri makanan dari cokelat dan kembang gula
  2. Industri pengolahan kopi
  3. Industri produk masak dari kelapa
  4. Industri pemintalan benang
  5. Industri batik
  6. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
  7. Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit
  8. Industri pakaian jadi rajutan
  9. Industri penyamakan kulit
  10. Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi
  11. Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri
  12. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari
  13. Industri sepatu olahraga
  14. Industri kertas dan papan kertas gelombang
  15. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton
  16. Industri kertas tissue
  17. Industri barang dari karet lainnya YTDL

  1. Industri barang dari plastik untuk bangunan
  2. Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL
  3. Industri peralatan makan dari logam
  4. Industri paku, mur dan baut
  5. Industri peralatan dapur dari logam
  6. Industri perlengkapan komputer
  7. Industri televisi dan/atau perakitan televisi
  8. Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi
  9. Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
  10. Industri pengubag tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier), dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)
  11. Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
  12. Industri peralatan listrik rumah tangga
  13. Industri kompor
  14. Industri pompa lainnya, kompresor, kran, dan klep/katup
  15. Industri mesin pertanian dan kehutanan
  16. Industri furnitur dari kayu
  17. Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu
  18. Industri barang perhiadan dari logam mulia untuk keperluan pribadi
  19. Industri mainan anak-anak

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines