Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional, Pemerintah Masih Berikan Insentif Pajak

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan masih akan memberikan insentif pajak untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengungkapkan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih berkisar 5 persen di tengah berbagai dinamika global.

“Di tengah perkonomian global yang terus dibayangi ketidakpastian dan kecenderungan melemah, pemerintah memberikan paket kebijakan. Pertama, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah seharga Rp2 miliar melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2024 yang disiarkan secara virtual, dikutip hari ini.

Pemerintah juga memberikan bantuan biaya administrasi (BBA) untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan dukungan rumah bagi masyarakat miskin melalui rumah sejahtera terpadu (RST).

“Realisasi paket kebijakan di sektor perumahan tersebut relatif efektif memberi manfaat bagi masyarakat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian,” kata Sri Mulyani.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dioptimalkan mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri melalui memberikan fasilitas PPN DTP. Aturannya tertuang dalam PMK Nomor 8 Tahun 2024.

Kemudian memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan listrik yang diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2024. Selain itu, menetapkan bea masuk nol persen untuk kendaraan listrik yang termaktub dalam PMK Nomor 10 Tahun 2024. “PPnBM DTP dan bea masuk nol persen untuk kendaraan listrik tertentu sebagai bentuk komitmen Indonesia menunju net zero emission,” sambung Sri Mulyani.

Pemerintah juga berencana memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk devisa hasil ekspor (DHE) dari barang ekspor sumber daya alam (SDA). Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan ini untuk mendukung penerapan Peraturan DHE SDA Nomor 36 Tahun 2023.

“Saat ini sedang disusun RPP (rencana peraturan pemerintah) fasilitas pajak DHE SDA, diantaranya memperluas cakupan instrumen moneter/keuangan yang dapat memperoleh fasilitas PPh, seperti term deposit valas BI dan promissory notes LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)—selain deposito,” katanya.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan dari semula paling tinggi 35 persen menjadi paling tinggi 10 persen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah.