TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Jelang Natal dan Tahun Baru, Bulog Pastikan Stok Beras Aman

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Perum Bulog memastikan jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP) sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang. Manager Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyampaikan, stok beras yang dikuasai oleh Bulog saat ini sebanyak 1,4 juta ton.

“Dengan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini kemudian dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah ini maka jumlahnya akan semakin kuat untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru,” kata Tomi melalui keterangannya, Jumat (15/12/2023).

Tomi menyebut, pihaknya telah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah pada akhir 2023 sebanyak 1,5 juta ton.
Kontrak ini, antara lain berasal dari negara dengan produksi beras yang banyak, seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar dan Kamboja. Bulog juga berencana untuk menjajaki dengan negara lain yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, Bulog bersama pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi gejolak harga beras di masyarakat, di antaranya, dengan melaksanakan dua instrumen utama melalui program bantuan pangan dan operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Sementara itu, bantuan pangan diperpanjang hingga Desember 2023. Sepanjang 2023, Bulog mencatat telah menyalurkan 1,4 juta ton beras untuk bantuan pangan. “Sesuai arahan Presiden Jokowi saat memberikan langsung bantuan pangan di Malang kemarin (14/12/2023) program ini akan diteruskan sampai dengan Maret 2024 dan akan memperhatikan lagi APBN untuk menambah sampai dengan Juni 2024,” katanya.