TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Jelang Ramadhan, Pemerintah Siapkan Bansos Capai Rp7,8 Triliun

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengucurkan anggaran hingga Rp8,2 triliun untuk mendanai penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan pada Ramadhan 2023.

Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah akan memberikan bansos pangan berupa beras, telur, dan daging ayam pada Maret—Mei 2023. Anggaran bansos beras mencapai Rp7,8 triliun dan akan dibagikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Untuk saat ini, perkiraan kami akan ditagihkan ke APBN senilai Rp7,8 triliun. Setelah
dibagikan, Bulog akan menagihkan ke APBN. Perkiraan kami Rp7,8 triliun, termasuk
ongkos membaginya," katanya, dikutip hari ini.

Selain beras, pemerintah juga membagikan bansos daging ayam dan telur kepada KPM yang memiliki balita atau anak berpotensi stunting. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat 2,1 juta KPM yang bakal mendapatkan bansos tersebut.

"Perkiraan akan ditagih ke APBN nanti biaya untuk daging ayam, telur, dan distribusinya sekitar Rp460 miliar untuk 3 bulan pembagian, yaitu Maret, April, dan Mei," kata Isa.

Bansos beras yang diterima oleh KPM masing-masing sebanyak 10 liter dan akan didistribusikan oleh Bulog. Sementara itu, bansos daging ayam dan telur akan didistribusikan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food.

Pemerintah berharap pemberian bantuan sosial berupa pangan tersebut dapat meringankan beban masyarakat miskin, sekaligus mengendalikan inflasi dan harga komoditas pada tingkat produsen.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan potensi kenaikan inflasi ketika
Ramadan dan Lebaran pada tahun ini.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, laju inflasi
biasanya meningkat ketika momentum bulan puasa. Untuk itu, pemerintah perlu
menyiapkan strategi agar harga komoditas tetap terkendali.