TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kawasan Industri Kendal Kembangkan UMKM ke Level Internasional

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pemerintah menyediakan alokasi anggaran bagi masyarakat dan pemulihan usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha-usaha lainnya sebagai bentuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Selain itu, Menkeu menyambut baik dengan rencana pemerintah Kabupaten Kendal selain berusaha memulihkan kembali usaha kecil juga akan membuka Kawasan Industri Kendal, yang diharapkan bisa mengangkat produk-produk UMKM hingga ke level nasional dan internasional.

“Saya berharap Pak Bupati mungkin bisa mulai dipikirkan dari semenjak awal untuk keperluan pembukaan Kawasan Industri, pemerintah memasukkan di dalam APBN nya mungkin tidak masuk di APBD, PMN untuk BUMN di dalam rangka untuk pembukaan Kawasan Industri. Jadi belanja yang berasal dari pemerintah pusat cukup besar langsung kepada belanja di kawasan Kendal ini. Jadi meskipun tidak muncul di APBD tapi dia riil ada di sini,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Kunjungan Kerja di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dalam rangka Diskusi dengan Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan UMi di Aula Pendopo Kabupaten Kendal, Kamis (25/3/2021).

Untuk program-program padat karya, pemerintah langsung berikan bantuan dalam bentuk bantuan produktif UMKM. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana subsidi bunganya cukup signifikan, sehingga usaha kecil tetap bisa mengakses modal dengan suku bunga yang terjangkau.

Selain itu, produk UMKM dan juga hasil alam dari Kabupaten Kendal memiliki kualitas sangat baik. Beberapa produk, jelas Ibu Bupati kepada Menkeu, telah dipasarkan di jaringan swalayan internasional. Ini menandakan kualitas yang sangat marketable dan layak untuk diekspor.

“Hal-hal seperti ini mestinya bisa dikombinasikan dengan instrumen-instrumen fiskal yang kita miliki. Ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk penunjang ekspor kita yang sekaligus tidak hanya memberikan kredit tapi juga pembinaan dari yang paling kecil ada kredit usaha rakyat.

Kita juga masih punya lagi yang untuk segmen yang sangat kecil ultra mikro ini UMi untuk masyarakat yang membutuhkan kredit dibawah 10 juta dengan suku bunga yang masih bisa terjangkau oleh mereka,” ungkap Menkeu.

Dalam kesempatan itu Menkeu pun menyampaikan akan meminta tim Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendukung kemajuan produk serta pembangunan kawasan industri kota Kendal agar kawasan ekonomi ini dapat didedikasikan untuk pengembangan UMKM.

Melalui kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholders serta memanfaatkan seluruh instrumen fiskal yang ada, Menkeu yakin manfaatnya akan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat dan lebih baik.