PajakOnline.com—APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memberikan prioritas untuk anggaran vaksin dan pendukung suksesnya program vaksinasi. Berbagai belanja juga digulirkan untuk dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Untuk itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) instansi penting untuk memberikan keterbukaan informasi publik terkait kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.
“Ini adalah masalah kewajiban sebagai apa yang disebut institusi publik. Menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak, namun tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Webinar Keterbukaan Informasi Publik melalui youtube Kemenkeu, Selasa (3/8/2021).
Menkeu menyatakan institusi publik untuk tidak hanya sekedar terbuka informasinya, namun juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh. Keterbukaan informasi adalah tujuannya untuk tidak hanya akuntabilitas transparansi, tapi paling ujung adalah rakyat percaya apa yang dilakukan pemerintah dan yang dilakukan pemerintah adalah sesuai dengan kepentingan publik bukan kepentingan pejabatnya atau kelompok tertentu.
