TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ekstensifikasi Pajak KPP Pratama Diemban Tiga Divisi

· ·

Ekstensifikasi Pajak KPP Pratama Diemban Tiga Divisi

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah tugas dan fungsi KPP Pratama. Implikasinya, per Maret ini bakal terdapat tiga seksi yang menjalankan fungsi ekstensifikasi secara kewilayahan yakni Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III, Seksi Waskon IV, dan Seksi Ekstensifikasi. Sebelum perombakan ini, ekstensifikasi hanya dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi.

"Kita bakal memiliki 3 seksi untuk lebih melakukan ekstensifikasi. Ini akan kita evaluasi satu bulan dua bulan ke depan dan kita hitung potensi penerimaan dari masing-masing wilayah seperti apa," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo,  seperti dilansir bisnis.com.

Oleh karena itu, masih belum diketahui berapa besaran potensi penerimaan pajak serta penambahan jumlah WP dari ekstensifikasi yang dilakukan berbasis kewilayahan ini.

Sebagai perbandingan, penerimaan pajak hasil extra effort ekstensifikasi pada 2018 mencapai Rp27,11triliun dengan jumlah WP baru hasil ekstensifikasi mencapai 1,04 juta. Pada 2019, pihak DJP pernah menyebut penerimaan pajak hasil ekstensifikasi tumbuh tipis ke angka Rp28 triliun.

Senada, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji juga menyatakan bahwa potensi tersebut masih dihitung.  Namun, kerja account representative (AR) dipastikan akan diubah, termasuk target kinerjanya.

Key Performance Indicator (KPI) dari masing-masing AR nantinya akan turut dinilai seberapa mampu AR mencari data aktivitas perekonomian di suatu wilayah dan bagaimana AR tersebut mampu mengeksekusi data tersebut.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Anda gak mau ribet urusan pajak, silakan daftar menjadi member dan berkonsultasi melalui layanan Konsultan Pajak Online. Kontak kami via e-mail : konsultasi@pajakonline.com cs : hp/wa 08111-44-0177

Berita lainnya di Headlines