PajakOnline.com—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak strategis. Setiap KPP Pratama memiliki 5 hingga 6 seksi pengawasan. Dari jumlah tersebut, seksi pengawasan I mengemban tugas untuk menjaga kepatuhan wajib pajak strategis pada KPP masing-masing.
“Di KPP Pratama terdapat seksi pengawasan I yang dikhususkan untuk wajib pajak strategis. Untuk seksi pengawasan II hingga VI ini adalah menjalankan tugas penguasaan kewilayahan,” kata Kasubbag Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Handhung Dwi Nugroho dalam acara Sosialisasi Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (10/6/2021).
Sesuai dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024, peran KPP Pratama fokus melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara kewilayahan. Simak pula ‘Optimalkan Pengawasan Pajak, KPP Pratama Dibagi 2 Kelompok’.
Dengan reorganisasi instansi vertikal, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, dan KPP Madya yang mengambil peran besar dalam penerimaan. Targetnya, sekitar 80% penerimaan pajak akan disokong ketiga KPP tersebut. Sementara KPP Pratama hanya berkontribusi sebesar 20% terhadap penerimaan pajak.
Konsekuensi dari peran KPP Pratama yang berfokus untuk menjalankan pengawasan berbasis kewilayahan adalah tidak ada lagi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan pada KPP Pratama. Tugas untuk melakukan ekstensifikasi dilakukan seksi pengawasan II—VI pada setiap KPP Pratama.
“Di KPP Pratama saat ini sudah tidak ada lagi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan karena fungsi ekstensifikasi sudah menjadi satu tugas bagi seksi pengawasan,” ungkap Dwi. Untuk kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan pejabat fungsional, yakni pejabat fungsional penyuluh pajak serta pejabat asisten penyuluh pajak.
