TRENDING
SKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih Terjaga
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Krisis Corona, Pajak Kendaraan Bermotor Diminta Dihapuskan

·

Krisis Corona, Pajak Kendaraan Bermotor Diminta Dihapuskan

PajakOnline.com— Wabah Corona membuat ekonomi masyarakat bawah semakin terjepit. Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor bagi angkutan umum sebagai imbas dari wabah corona.

Dedi berharap, di tengah wabah corona yang saat ini merebak, presiden bisa mengambil keputusan agar pajak kendaraan bermotor khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah dihapuskan.

"Saya minta Presiden mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum dan angkutan lainnya, termasuk ojek pangkalan dan ojek online," ujar seperti dilansir Kompas.com.

Dedi mengatakan, usulan tersebut dikemukakan sebagai salah satu langkah untuk meringankan beban masyarakat kelas bawah yang terimbas penyebaran wabah corona. Selain itu, hal tersebut juga bisa menjadi stimulus agar masyarakat lebih betah di dalam rumah.

"Karena pendapatan ojek online, ojek pangkalan angkutan kota, angkutan pedesaan, bus, grab dan angkutan umum lainnya pasti mengalami penurunan," tuturnya.

Tidak hanya soal uang, Dedi mengatakan penghapusan pajak kendaraan juga menghindari potensi berkumpulnya pemilik kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat.

"Kemudian tahun ini juga banyak yang STNK-nya habis, mereka pasti nunggak dan jadi beban mereka tahun depan. Daripada nunggak, mending bebasin saja," tuturnya.

Hilangnya potensi pajak kendaraa bermotor tahun ini, menurut Dedi, menjadi risiko yang harus ditanggung negara sebagai salah satu strategi meminimalisasi penyebaran virus Covid-19 agar pandemi segera berlalu.

"Tapi ini khusus angkutan umum ojek online, ojek pangkalan, grab dan kendaraan lainnya yang dipakai untuk kegiatan usaha keliling atau yang dipakai pedagang kecil dan UMKM," tandasnya.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines