TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemajakan Selebgram dalam PPh 21

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Sejak awal tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan terkait dengan pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi telah efektif berlaku, menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008 yang telah lama digunakan. Terdapat perubahan signifikan dalam PMK 168/2023. Salah satunya berupa ketentuan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bukan Pegawai.

Yang dimaksud Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai dengan status tetap atau tidak tetap yang mendapatkan penghasilan dalam berbagai bentuk sebagai imbalan atau sebagai hasil pekerjaan bebas atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Menurut PMK tersebut, selebgram termasuk dalam kategori Bukan Pegawai dalam konteks pemotongan PPh 21. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Selebgram memiliki kebebasan untuk menentukan waktu dan lokasi kerja secara mandiri

2. Selebgram tidak mendapat perintah atau instruksi dari pemberi penghasilan untuk melakukan pekerjaan tertentu

3. Tidak ada hubungan kerja yang bersifat permanen antara selebgram tersebut dan pemberi penghasilan

Dengan penetapan selebgram sebagai bukan pegawai, pemotongan PPh 21 terhadap penghasilan mereka dihitung menggunakan tarif efektif bulanan, yang ditetapkan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Pelaksanaan pemotongan PPh 21 atas penghasilan selebgram menjadi tanggung jawab pemberi penghasilan, yaitu entitas yang membayarkan imbalan kepada selebgram. Pemberi penghasilan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membuat dokumen pemotongan PPh 21 sebagai bukti.

Contoh perhitungan PPh 21 atas penghasilan selebgram adalah sebagai berikut : jika seorang selebgram mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000.000,00 per bulan dari pemberi penghasilan. Oleh karena itu, jumlah PPh 21 yang harus disetorkan adalah :

50% x Rp50.000.000,00 = Rp25.000.000,00.

Jadi, pemberi penghasilan wajib memotong PPh 21 sebesar Rp25.000.000,00 setiap bulannya. Harapannya, ketentuan baru ini dapat memberikan kejelasan hukum bagi selebgram dan pemberi penghasilan terkait pemotongan PPh 21. (Wiasti Meurani)