TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia, Cek Jadwalnya!

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Sejumlah provinsi di Indonesia menggelar program relaksasi yang memberikan keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang 2024. Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program penghapusan denda bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan.

Melalui program ini, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan tanpa harus melunasi denda keterlambatan. Wilayah mana saja yang melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor?

Berdasarkan akun Instagram resmi @pt_jasaraharja, kami kutip hari ini terdapat 24 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia yang menggelar pemutihan pajak sepanjang 2024:

Berikut jadwal dan wilayah yang mengadakan program pemutihan pajak:

Sumatera Barat: 1 Oktober 2024-31 Desember 2024

Sumatera Selatan: 19 Agustus 2024-14 Desember 2024

Lampung: 2 September 2024-16 Desember 2024

Riau: 9 September 2024-20 November 2024

Kepulauan Riau: 6 Oktober 2024-16 November 2024
Bengkulu: 4 Juni 2024-30 November 2024

Kepulauan Bangka Belitung: 1 Oktober 2024-21 Desember 2024

Banten: 4 Oktober 2024-31 Desember 2024

Jawa Barat: 1 Oktober 2024-30 November 2024

Jawa Tengah: 20 Mei 2024-19 Desember 2024

Jawa Timur: 1 Oktober 2024-30 November 2024

Nusa Tenggara Timur: 1 Oktober 2024-20 Desember 2024

Kalimantan Selatan: 1 Juli 2024-9 Desember 2024

Kalimantan Barat: 19 Juni 2024-20 Desember 2024

Kalimantan Utara: 21 Oktober 2024-27 Desember 2024

Sulawesi Selatan: 1 Oktober 2024-31 Oktober 2024

Gorontalo: 1 Oktober 2024-31 Oktober 2024

Sulawesi Barat: 1 Agustus 2024-31 Desember 2024

Maluku Utara: 12 Oktober 2024-31 Desember 2024

Papua Barat: 1 Juli 2024-31 Oktober 2024

Papua Barat Daya: 1 Juli 2024-30 Oktober 2024

Papua Selatan: 25 Juli 2024-25 Oktober 2024

Papua: 20 September 2024-20 November 2024.

Corporate Communication Jasa Raharja I Komang Gede Artha Negara mengatakan, program relaksasi pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan keringanan, penundaan, atau penghapusan denda terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, termasuk denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Manfaat program relaksasi pajak kendaraan bermotor:

1. Meringankan beban finasial
Program ini dapat mengurangi beban masyarakat, terutama yang kesulitan membayar pajak kendaraan tepat waktu akibat kondisi ekonomi maupun situasi lainnya.

2. Penghapusan denda
Dengan adanya penghapusan denda pajak kendaraan membuat pembayaran menjadi lebih terjangkau.

3. Legalitas kendaraan tetap terjaga
Dengan mengikuti program tersebut, kendaraan yang dimiliki tetap legal digunakan di jalan raya.

4. Perlindungan dari Jasa Raharja
Program relaksasi kendaraan bermotor memastikan keterjaminan perlindungan bagi korban kecelakaan dari Jasa Raharja.