A. Dasar Hukum.
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB.
Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 1997 tentang pembagian hasil penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1997 tentang penggunaan hasil penerimaan BPHTB bagian Pemerintah Pusat.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 24/PJ.6/1997 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKBLB) dan Penghitungan Kelebihan Pembayaran BPHTB.
Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP – 27/PJ.6/1997 dan 6399b/A.6/61/1297B/A.6/61/1297 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB.
| B. | Pengembalian Kelebihan Pembayaran | ||
| – | Wajib Pajak dapat mengajukan pemohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. | ||
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. | |||
| – | Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan : | ||
1) | Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, apabila jumlah pajak yang dibayar temyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. | ||
2) | Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang. | ||
| – | Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan serta Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. | ||
| – | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar. | ||
| – | Apabila pengembalian keleblhan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Direktur Jenderal Pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. | ||
| – | Kepala KPPBB atas nama Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKBLB harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan BPHTB (SPMKB) setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan hutang BPHTB dan atau PBB dalam wilayah Dati II yang sama. | ||
| – | Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB). | ||
