PajakOnline.com—Rencana pemerintah bakal memperluas pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan kebutuhan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dinilai kontraproduktif.
Sebab, bangsa dan negara masih dalam upaya pemulihan ekonomi lantaran hantaman pandemi Covid-19.
“Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ketika wacana ini disampaikan dalam waktu yang kurang tepat apalagi menyangkut bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal itu hanya akan memicu polemik yang bisa menganggu upaya pemulihan ekonomi,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).
Sekretaris Fraksi PKB ini menjelaskan pihaknya telah menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dalam RUU KUP tersebut memang disebutkan ada tiga opsi skema tarif untuk menetapkan PPN Bahan Pokok yakni tarif umum dipatok 12%, tarif rendah sesuai skema multitarif 5%, dan tarif final dipatok 1%.
“Skema penetapan tarif PPN untuk komoditas bahan pokok ini pertama kali dimunculkan karena diundang-undang sebelumnya 11 bahan pokok bebas pajak, bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) melebarkan pemaknaan 11 bahan pokok itu menjadi apapun komoditas yang vital bagi masyarakat,” katanya.
Fathan mengakui jika di sejumlah negara komoditas bahan pokok juga menjadi objek pajak. Namun demikian, apa yang terjadi di negara lain tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia. “Ada perbedaan konteks seperti stabilitas harga komoditas, kepastian serapan pasar hasil panen, dan beberapa indikator lain yang kebetulan di Indonesia masih belum stabil,” ujarnya.
Dia mengungkapkan rata-rata harga komoditas bahan pokok di Indonesia masih belum stabil. Seperti misalnya fluktuasi harga gabah yang kerap merugikan petani, begitu juga serapan hasil panen beberapa komoditas bahan pokok yang masih belum terjamin.
Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, wacana pemerintah memperluas basis pajak dengan pemajakan kebutuhan pokok momentumnya kurang tepat.
“Kita semua mengetahui masih banyak yang mengalami kondisi sulit hingga saat ini. Daya beli masyarakat menurun. Sektor usaha sedang berupaya bangkit dan membantu pemulihan ekonomi. Bila pajak kebutuhan pokok diterapkan maka daya beli makin anjlok, semakin banyak rakyat menjadi miskin,” kata Koni, Managing Partners & Direktor PajakOnline Consulting Group.
Akibatnya, penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah akan bertambah malah akan semakin menurun karena ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak karena ekonomi yang makin terpuruk. “Pemerintah harus lebih berhati-hati melakukan perluasan basis pajak dalam situasi dan kondisi ekonomi di masa pandemi ini,” kata Koni, mantan auditor senior DJP.
