TRENDING
Polemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 Juta
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PNBP Februari Lebih Tinggi 2,28 Persen Dibandingkan Tahun Sebelumnya

· ·

PNBP Februari Lebih Tinggi 2,28 Persen Dibandingkan Tahun Sebelumnya

PajakOnline.com— Secara nominal penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada awal tahun 2020 ditopang oleh penerimaan dari cukai dan bea masuk. Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai utamanya masih berasal dari pertumbuhan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang masing-masing tumbuh 445,32 persen (yoy) dan 16,73 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut didorong oleh pelunasan maju pita cukai rokok yang jatuh tempo di bulan Februari. Lebih lanjut, komponen penerimaan Bea Masuk (BM) telah mencapai 7,03 persen dari target APBN 2020. Meskipun demikian, pertumbuhan BM secara kumulatif masih tumbuh negatif 9,04 persen (yoy) sebagai imbas perlambatan yang terjadi pada perekonomian global.

Sedangkan komponen penerimaan Bea Keluar (BK), realisasinya telah mencapai 3,98 persen dari target APBN 2020 dan pertumbuhannya secara kumulatif tumbuh negatif 68,90 persen (yoy).

“ Hal ini terjadi salah satunya akibat adanya moratorium ekspor migas,” sebut laporan Kementerian Keuangan bertajuk APBN KITA : Kinerja dan Fakta Edisi Februari 2020.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Januari 2020 mencapai Rp19,02 triliun atau 5,18 persen terhadap target dalam APBN 2020. Realisasi Pencapaian realisasi PNBP tersebut terutama didominasi oleh realisasi PNBP SDA dan PNBP Lainnya masing- masing sebesar Rp9,74 triliun dan Rp8,88 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian realisasi PNBP lebih tinggi 2,28 persen (yoy), terutama diperoleh dari peningkatan penerimaan SDA minyak bumi sebesar 4,30 persen (yoy), penerimaan lainnya sebesar 5,39 persen (yoy), dan pendapatan BLU sebesar 19,05 persen (yoy).

Namun demikian, pendapatan SDA nonmigas mengalami
perlambatan dimana tumbuh negatif 15,98 persen (yoy), seiring dengan menurunnya
HBA di bulan Januari 2020 yang tercatat sebesar USD65,93 per ton lebih rendah USD26,48
per ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD92,41 per ton.

Sementara itu, meningkatnya penerimaan SDA minyak bumi antara lain disebabkan tingginya realisasi ICP bulan Januari 2020 (USD65,38/barel) dibanding Januari 2019 (USD56,55/barel) atau meningkat USD8,83/barel.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Anda gak mau ribet urusan pajak, silakan daftar menjadi member dan berkonsultasi melalui layanan Konsultan Pajak Online. Kontak kami via e-mail : konsultasi@pajakonline.com cs : hp/wa 08111-44-0177

Berita lainnya di Headlines