Presiden Jokowi: Optimalkan Pajak dan Efisiensi Belanja Tahun Depan

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar perencanaan keuangan negara harus lebih tepat karena pada 2023 defisit APBN wajib berada di bawah 3 persen. Oleh karena itu, memerlukan peningkatan kualitas belanja dan penerimaan perpajakan.

Defisit dinaikkan sejak 2020 untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19. "Tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi, defisit di bawah 3 persen PDB, karena itu perencanaan harus betul-betul tepat," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022 pada Kamis (28/4/2022).

Hadir sejumlah menteri yang akan membahas arah kebijakan pembangunan Indonesia. Salah satu sorotan Jokowi adalah langkah konsolidasi fiskal Indonesia, yakni dengan mengembalikan tingkat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke bawah 3 persen.

Terdapat dua komponen yang akan menentukan tingkat defisit APBN, yakni penerimaan dan belanja. Defisit dapat turun dengan meningkatkan penerimaan, menurunkan belanja, atau perpaduan dari keduanya.

Meskipun begitu, Jokowi menegaskan bahwa jajarannya harus melakukan langkah lebih optimal. Penerimaan harus ditingkatkan melalui reformasi perpajakan dan belanja harus dijalankan dengan efektif, bukan sekadar berkurang atau bertambah.

"Lakukan angka penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah harus bekerja keras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia harus mampu menghadapi gejolak ekonomi global yang ada agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.