PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa urusan kesehatan dan ekonomi merupakan dua hal yang sama-sama penting sehingga tidak bisa hanya mengurusi Covid-19, namun soal ekonominya tidak diurus yang akhirnya juga menimbulkan problem sosial di masyarakat.
”Oleh sebab itu, berulang-ulang saya sampaikan gas dan remnya ini Bupati, Wali Kota, Gubernur ini betul-betul harus manajemennya dikendalikan dengan ketepatan yang baik,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan mengenai Percepatan Penanganan Covid-19, Selasa (11/8/2020) di Kodam III Siliwangi, Jawa Barat.
Kepala Negara juga mengingatkan kembali urusan bantuan sosial (bansos) agar dicek betul jangan sampai ada kondisi-kondisi di masyarakat kekurangan sembako sehingga jika ada yang perlu dibantu dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.
Berkaitan dengan bansos, Presiden menyampaikan bahwa dari pusat sudah diberikan bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) untuk desa, subsidi listrik gratis untuk pemakaian 450 VA, 50% bagi 900 VA serta stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil lewat perbankan.
”Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya bansos produktif, ini untuk UKM. Akan diberikan kepada 13 juta usaha mikro-usaha kecil kita. Bantuan modal kerja darurat sebesar Rp2.400.000, juga akan diberikan kepada 13 juta pekerja, di luar 10 juta yang Kartu Prakerja,” kata Presiden Jokowi.
Kartu Prakerja, menurut Presiden, bagi yang terkena PHK, sedangkan untuk yang masih bekerja diberikan bantuan untuk yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan rencana dalam seminggu-dua minggu ini sudah akan keluar.
Bantuan-bantuan ini diberikan, menurut Presiden, yang diharapkan stimulus untuk ekonomi terutama menengah ke bawah bisa diberikan sehingga daya beli, konsumsi domestik juga akan naik sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh lebih baik dari kuartal kemarin. ‘
‘Kita tahu kuartal I 2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah banyak yang negatif, kita masih tumbuh positif 2,97%. Tetapi di kuartal II kita sudah masuk ke minus dari 2,97% positif langsung minus 5,32%, ini hati-hati. Tadi di Jawa Barat di kuartal II juga sudah berada pada posisi minus 5,9%,” ujarnya.
Menurut Presiden, hal ini perlu hati-hati, tetapi Kepala Negara optimis di kuartal III akan lebih baik dari kuartal II dan diharapkan jika ingin tumbuh positif, perlu kerja keras. ”Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota agar yang namanya belanja dari APBD ini disegerakan untuk direalisasikan,” imbuh Presiden.
Secara nasional, Presiden sampaikan melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD sebesar Rp170 triliun di bank yang artinya penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini.
”Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi. Tapi kita juga patut bersyukur meskipun kita minus 5,32% coba kita lihat Italia minus 17,3%, Jerman minus 11,7%, Perancis minus 19%, negara-negara, Amerika minus 9,5%. Ini patut kita tetap harus alhamdulilah patut kita syukuri itu,” katanya.
Oleh sebab itu,Presiden minta agar realisasi anggaran disegerakan, terutama dalam kuartal III yakni bulan Juli, Agustus, dan September sangat menentukan. Ia menyampaikan bahwa begitu dibelanjakan sesegera mungkin bisa kembali lagi ke positif, masih ada peluang.
”Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Provinsi Jawa Barat sehingga kondisi-kondisi yang ada bisa dikendalikan,” kata Presiden Jokowi.
