TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

PUPR Targetkan Sudah Ada Bangunan di IKN Tahun Depan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sudah ada beberapa bangunan yang didirikan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, pada tahun 2024 mendatang. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, IKN Nusantara memiliki luas 256 hektare.

Namun, pembangunan diawali dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memiliki luas sebesar 6.671 hektare.

"KIPP itu dibagi 1A, 1B, dan 1C. Semoga 1A sudah ada bangunannya di 2024, 1B dan 1C menyusul," kata Diana dikutip dari Antara, Selasa (11/7/2023).

Diana menambahkan, KIPP diproyeksikan mampu menampung sebanyak 280.000-300.000 jiwa dengan konsep kota masa depan yang berbasis hutan dan kepulauan.

Dengan begitu, pembangunan di IKN Nusantara pun ditargetkan untuk tidak merusak lingkungan. Karena 70 persen lahan ditargetkan untuk menjadi lahan hijau dan 30 persen lahan digunakan untuk bangunan-bangunan.

"Kita harus tetap membangun tetapi memperhatikan dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungannya," tuturnya. Kemudian, semua kegiatan pembangunan di IKN Nusantara itu harus mencerminkan identitas nasional, tidak hanya suku atau bangsa tertentu saja.

"Jadi pembangunan di sini bukan hanya pembangunan yang biasa aja, tapi kita harus membangun yang lebih bagus dan berstandar internasional," kata Diana.