Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas Tidak Kena Pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat ...
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat ...
PajakOnline.com—Pemerintah melengkapi implementasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dengan menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Melalui ...
PajakOnline.com—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan kos bukanlah objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) seperti diatur pada Undang-Undang Nomor 1 ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) akan membentuk unit baru yakni Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Luky Alfirman menjelaskan, direktorat ...
PajakOnline.com—Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengamanatkan pemerintah daerah (pemda) berhak atas 100 persen penerimaan ...
PajakOnline.com—Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah ...
PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah akan melakukan reformasi belanja daerah untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan menguatkan desentralisasi fiskal ...
PajakOnline.com—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, kendaraan berbasis listrik akan mendapatkan insentif. Hal ini tercantum dalam amanat Undang-Undang (UU) ...
PajakOnline.com—Undang-undang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan upaya penguatan desentralisasi fiskal dengan mendorong pengalokasian sumber ...
PajakOnline.com—Pemerintah Daerah, Pemkab, Pemkot mendapatkan kewenangan untuk mengenakan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor ...
PajakOnline.com—Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pengurangan jumlah jenis retribusi ...
PajakOnline.com—DPR telah mengesahkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Sahnya UU HKPD ini untuk menyempurnakan UU ...
PajakOnline.com—Pemerintah berencana menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tarif paling besar 0,5%. Kebijakan ini diproyeksi akan meningkatkan penerimaan negara ...
PajakOnline.com—Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi memberikan pendapat fraksinya yang melakukan penolakan terhadap penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai ...
PajakOnline.com—Konsepsi dalam Rancangan Undang-undang (UU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) bukan bertujuan untuk resentralisasi, melainkan untuk ...
PajakOnline.com—DPR mengesahkan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi undang-undang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ...



Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0821-8078-1907.
















Berita Pajak, kami melayani Jasa Konsultasi, Advokasi Perpajakan, Pembuatan SPT, Pembukuan, dan Lain-lain. Hubungi HP/WA: 0821-8078-1907
PajakOnline.com adalah media berbasis komunitas pembayar pajak yang berhimpun dalam Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia (Tax Payer Community). Pajak adalah gaya hidup. Membayar pajak menjadi Kebanggaan kita bersama.