PajakOnline.com—Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid mengatakan, mewaspadai potensi kecurangan dalam Pilpres Pemilu 2024. “TPN akan memastikan segala kebutuhan kampanye Mas Ganjar dan Prof Mahfud dapat terpenuhi, sehingga semua berjalan dengan baik. Kita juga akan semakin waspada atas berbagai bentuk kecurangan dan kelicikan,” kata Arsjad dalam konferensi pers, Rabu (15/11/2023).
Arsjad mengatakan, pihaknya akan membangun Posko Jurdil selama Pemilu 2024. Nantinya posko ini akan menerima aduan masyarakat jika menemukan kecurangan.
“Kita akan membangun posko-posko jurdil, jujur dan adil, untuk menjadi posko aduan masyarakat jika ada tindak kecurangan,” kata Arsjad.
Arsjad lantas menyinggung adanya pihak yang melakukan kecurangan saat awal masa pencalonan. Ia lantas meminta semua pihak ikut mengawasi jalannya Pilpres 2024.
“Ini sangat serius, karena kita semua tahu dan juga sadar bahwa di awal masa pencalonan pun, sudah ada pihak-pihak yang berani melakukan kecurangan,” katanya.
“Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Ini adalah antisipatif, bahwa ini kita antisipasi jangan sampai terjadi demikian,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan mesin partainya akan bergerak mendirikan Posko Pemilu Jurdil (Jujur dan Adil) di setiap desa. Posko itu diperkirakan akan ada sebanyak 83 ribu.
“Kita rakyat Indonesia harus menjaga supaya pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil. Dan kemarin instruksinya Bu Mega kita akan mendirikan posko pemilu jurdil di semua desa. Kita hitung kurang lebih 83 ribu di rumah-rumah pengurus,” kata Djarot dalam acara Diskusi Adu Perspektif, Rabu (15/11/2023).
Djarot menyebut pendirian posko ini tak memakan banyak anggaran. Sebab, posko itu akan didirikan di rumah pengurus partai dan hanya membutuhkan spanduk.
“Jangan mikir poskonya itu seperti pos kamling, bukan. Di rumah-rumah pengurus, iya cuma butuh spanduk doang,” katanya.
Djarot mengatakan, pendirian posko jurdil ini diharapkan bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dia menyebut PDIP sangat menghindari adanya kecurangan. “Ini semangat kita menjaga demokrasi itu betul-betul jujur dan adil. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ASN, alat APH, polisi, jaksa itu melakukan intimidasi. TNI Polri harus netral,” katanya.
