TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Apakah Akuntan Forensik Dibutuhkan dalam Perpajakan?

·

Apakah Akuntan Forensik Dibutuhkan dalam Perpajakan?

PajakOnline.com—Dalam pemungutan pajak, terdapat masalah yang sering terjadi yakni hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak umumnya terbagi dua yaitu, perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif yaitu keengganan masyarakat dalam membayar pajak, yang disebabkan sedikitnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pajak, sistem perpajakan yang susah dimengerti, juga kurangnya pelaksanaan sistem control.

Sementara perlawanan aktif menjadi usaha dan perbuatan yang secara segera tertuju kepada fiskus yang bertujuan sebagai penghindaran pajak. Salah satu bentuk perlawanan aktif yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).

Tax evasion turut menjadi sesuatu yang timbul dan menambah kerugian negara. Tax evasion yaitu cara penghindaran pajak lewat menyembunyikan data dan fakta dengan sengaja dari otoritas pajak yang akhirnya pengenaan tarifnya lebih rendah.

Sesuai dengan Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tiap bulannya melihatkan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan dugaan tindak pidana asal pada bidang perpajakan. Modus ini dapat merugikan penerimaan negara dengan angka yang cukup besar.

Oleh karena itu, bidang akuntansi forensik menjadi profesi yang bisa diandalkan dalam mengatasinya,  terutama dalam bidang perpajakan yang dekat hubungannya terhadap bidang akuntansi dan hukum.

Akuntansi forensik tugasnya sebagai pendeteksi ketidakwajaran (fraud) dalam organisasi atau yang diopinikan oleh akuntan publik terhadap permintaan organisasi itu juga menyelidiki kasus-kasus contohnya korupsi, fraud, money laundering, sampai tax evasion dan menindaklanjuti ketidakwajaran.

Kesulitan dalam mengungkap potensi tax evasion dan permasalahan lainnya contohnya dugaan manipulasi pajak yang susah dalam membuktikan dan piutang pajak yang sulit dilakukan penagihan, menjadi satu kesatuan yang menambah kerugian penerimaan negara.(Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines