TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bapenda Batam Optimalisasi Penagihan Pajak

·

Bapenda Batam Optimalisasi Penagihan Pajak

PajakOnline.com—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepulauan Riau (Kepri) menemukan Rp1,4 miliar lebih potensi pajak yang seharusnya disetor ke kas daerah oleh wajib pajak. Hal ini diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Batam tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan atas pemenuhan kewajiban perpajakan, terdapat lima restoran yang kurang bayar sebesar Rp1.410.208.275,98.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Aidil mengatakan temuan ini diketahui usai BPK melakukan sampling kepada wajib pajak (WP).

“Kewajiban kami kan melaporkan kepada mereka soal capaian pajak setiap tahun. Karena BPK merasa ada kejanggalan mereka lakukan uji petik, dan didapati lah hasilnya ada WP yang tidak jujur dalam melaporkan hasil pendapatan dan pajak mereka. Sehingga ada potensi pajak yang harusnya dibayarkan, namun tidak dilaksanakan,” kata Aidil, dikutip hari ini.

Namun, saat ini wajib pajak sudah mulai melakukan pembayaran dengan cara dicicil. Perlu diketahui, ini merupakan potensi dan bukan penggelapan. Namun, temuan ini belum masuk ke kas daerah.

“Alasannya karena mereka tidak benar menghitung nilai pajaknya, karna sifatnya pajak restoran kan self asessement atau menghitung sendiri. Setelah itu baru dilaporkan kepada Bapenda. Ketahuannya setelah BPK menemukan ketidakwajaran di mesin kasir atau alat transaksi,” katanya.

Selain itu, ada juga reklame yang belum terdaftar, dan membayar kewajibannya. Ia mengakui hal ini belum bisa diakomodir semua oleh petugas Bapenda. Ia juga mengatakan selain kekurangan petugas untuk mengecek, terdapat juga pemasangan alat tapping box yang belum bisa mengakomordir semua WP.

Atas laporan ini, Bapenda sudah melakukan tindak lanjut dengan memberikan teguran. Setelah itu wajib pajak diminta untuk membayar pajak berdasarkan temuan tersebut. Serta pihaknya akan menambah 200 unit tapping box yang dilengkapi dengan perekaman terbaru. Ini merupakan salah satu upaya dalam memaksimalkan potensi pajak yang ada di Kota Batam saat ini.

“Iya, ini harus diakui. Namun kami tetap berupaya agar hal ini bisa optimal. Temuan BPK ini tentu menjadi catatan bagi kami dalam meningkatkan kinerja dalam optimalisasi capaian pajak daerah,” pungkasnya. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines