PajakOnline.com—Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu dalam Dialogue Kita edisi Oktober 2020 mengatakan, belanja pemerintah telah pada jalur yang sesuai (on track) hingga akhir tahun 2020, terutama pada belanja Perlindungan Sosial sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Sampai 31 Agustus 2020, realisasi belanja kita sudah on track. Cukup tinggi sampai akhir tahun. Realisasi defisit mencapai 3,05% menuju rencana kita 6,34% di akhir tahun. Belanja TKDD bagus ke daerah, growthnya bagus. Realisasi terhadap Perpres 72 sudah 73%. (Belanja) Pemerintah Pusat masih perlu digenjot. Belanja K/L bagus 61,8%. Belanja Non K/L diantaranya belanja PEN, terutama perlindungan sosialnya sudah on track sampai akhir tahun,” kata Febrio pada Jumat (2/10/2020) secara virtual.
Ia melanjutkan, menurut hasil survey Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pihak ke-3, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan sektor usaha.
“Kurang lebih cocok dengan apa yang dibutuhkan sektor usaha. Jadi misalnya sektor usaha minta bantuan modal usaha, itu yang kita berikan. Keringanan tagihan listrik, itu sudah kita sediakan. Relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, kita sudah koordinasikan dengan OJK juga subsidi bunga. Penundaan pembayaran pajak juga sudah kita sediakan. Kemudahan administrasi pengajuan pinjaman masih harus kita kerjakan dan KUR masih banyak pagunya yang belum digunakan di 2020,” paparnya.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah terus mengevaluasi kebijakannya agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan.
“Kita terus evaluasi apakah policy-policy yang kita siapkan ini supaya in line dengan kebutuhan dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan,” pungkasnya.
Realisasi belanja pemerintah pusat, terutama realisasi belanja PEN, yang efektif dan sesuai track diharapkan dapat menahan agar kontraksi tidak berjalan semakin dalam dan menjaga tren positif perbaikan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun.
