PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam dua kelompok, yakni KPP Pratama Kelompok I dan KPP Pratama Kelompok II. Pembagian ini diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184 Tahun 2020.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pembagian kelompok KPP Pratama ini berdasarkan jumlah wajib pajak dan potensi pajak dari wilayah KPP Pratama.
“Ini juga terkait dengan kami mengalokasikan SDM. Wilayah yang potensi pajaknya besar tentu perlu SDM yang lebih banyak,” kata Yoga.
Berdasarkan PMK No 184/2020, perbedaan terlihat dari jumlah seksi pengawasan yang dialokasikan. KPP Pratama Kelompok I mendapatkan alokasi seksi pengawasan hingga 6 seksi, sedangkan KPP Pratama Kelompok II mendapatkan 5 seksi pengawasan.
Dengan demikian, KPP Pratama dengan alokasi seksi pengawasan mencapai 6 seksi dinilai memiliki wilayah dengan potensi pajak yang lebih besar ketimbang KPP Pratama Kelompok II yang hanya memiliki 5 seksi pengawasan.
“Ada formulasi yang kami set up untuk menentukan KPP Pratama tersebut masuk kelompok I atau kelompok II. Jadi tujuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi KPP Pratama dari sisi pengawasan,” kata Yoga.
Dalam lampiran PMK No. 184/2020 disebutkan KPP Pratama yang ditetapkan sebagai KPP Pratama Kelompok II terletak di wilayah luar Pulau Jawa seperti KPP Pratama di bawah Kanwil DJP Aceh, Sumatera Utara II, Sumatera Barat dan Jambi, hingga Nusa Tenggara.
Seluruh seksi pengawasan mengemban tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan guna memastikan kepatuhan wajib pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan subjek dan objek pajak, penguasan wilayah, pengamatan potensi pajak, hingga melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak.
Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembagian dan penetapan tugas seksi pengawasan, baik pada KPP Pratama Kelompok I maupun Kelompok II akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Pajak.
Baca Juga: DJP Tetap Jalankan Pengawasan Wajib Pajak Berbasis Wilayah
