Berita Pajak
10.292 artikel
DJP Terbitkan SP3 P2DK Jika Pengawasan Tidak Menemukan Indikasi Ketidakpatuhan
1 Agu 2026, 06.15 WIB
Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) yang tidak menemukan indikasi ketidakpatuhan wajib pajak akan diakhiri dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan P2DK (
DJP Larang Perekaman Pembahasan SP2DK melalui Video Conference
1 Agu 2026, 06.10 WIB
Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa wajib pajak tidak diperkenankan merekam proses penyampaian penjelasan maupun pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilakukan melalui video conference. Ketentuan ter
DJP dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Meterai Ilegal, Cegah Potensi Kerugian Negara hingga Rp1 Triliun
1 Agu 2026, 05.55 WIB
Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan te
PMK 49/2026, Pemerintah Perkuat Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri
1 Agu 2026, 05.45 WIB
Jakarta, PajakOnline — Pemerintah memperkuat mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. PMK 49/2026 mengatur tata cara pemungutan PPN terhadap transaksi digital l
DJP Revitalisasi Tax Center, Perkuat Edukasi dan Kepatuhan Pajak Berkelanjutan
1 Agu 2026, 05.40 WIB
Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat peran Tax Center sebagai mitra strategis dalam meningkatkan literasi, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya DJP membangun ekosistem perpajakan yang lebih inklusi
PPh Final UMKM Tetap 0,5 Persen, DJP Perkuat Ketepatan Sasaran
28 Jul 2026, 08.05 WIB
Cirebon, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Jawa Barat menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP) dan Media Gathering Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana dialog antara DJP dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan inform
PP 20/2026, DJP Dukung UMKM Naik Kelas
28 Jul 2026, 08.00 WIB
Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2
Aturan Baru PPh Final UMKM 0,5% Resmi Berlaku, Siapa yang Masih Berhak Menikmati Fasilitas Pajak?
28 Jul 2026, 07.55 WIB
Jakarta, PajakOnline - Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini mempertahankan tarif pajak yang rendah bagi pelaku usaha kecil, tetapi sekaligus memperk
Pajak Royalti Penulis Dipangkas Jadi 1,5 Persen, Pemerintah Dorong Kebangkitan Industri Literasi Nasional
28 Jul 2026, 07.50 WIB
Jakarta, PajakOnline - Pemerintah resmi menyiapkan insentif perpajakan bagi penulis dan pengarang buku melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5 persen. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi Semester II/2026 yang disiapkan untuk menja
Menakar Keadilan di Balik Rp361 Triliun Restitusi Pajak
28 Jul 2026, 07.45 WIB
Oleh: Ishak Penyuluh Pajak di Kanwil DJP Banten PajakOnline - Di meja helpdesk atau layanan konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), saya kerap mendengar cerita dari penyuluh yang berhadapan dengan beragam ekspresi wajib pajak. Namun, belakangan ini, ada satu benang merah keluhan
DJP Gencar Blokir Rekening Penunggak Pajak dan Sita Aset
28 Jul 2026, 07.40 WIB
Jakarta, PajakOnline - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin agresif melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakan. Langkah penegakan hukum dilakukan melalui pemblokiran rekening bank hingga penyitaan aset guna mengamankan penerimaan negara pada 2
PMK 111/2025 Resmi Berlaku, Pemerintah Pertegas Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
28 Jul 2026, 07.35 WIB
Jakarta, PajakOnline — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang mulai efektif berlaku sejak 1 Januari 2026. Regulasi ini dirancang untuk memberikan ke
