Berita Pajak
10.362 artikel
Siap-siap Tarif Pajak UMKM Jadi Normal Tahun Depan
30 Jan 2024, 04.50 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan wajib pajak perorangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah menggunakan skema tarif pajak penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% sejak tahun 2018 masih tetap dapat menggunakannya hingga tahun 2024 ini
Waspada Penipuan Modus Surat Peringatan DJP di Musim Lapor SPT Tahunan
30 Jan 2024, 04.45 WIB
PajakOnline.com— Wajib pajak perlu mewaspadai maraknya penipuan bermodus surat peringatan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada musim pelaporan penyampaian SPT Tahunan. Penipu mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan melampirkan 'file' Surat Peringatan dengan
Kirim Ulang EFIN Bisa via Kring Pajak
29 Jan 2024, 20.00 WIB
PajakOnline.com— EFIN dapat dikirim ulang melalui Kring Pajak. Namun pengiriman ulang EFIN via Kring Pajak ini hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi. Penjelasan ini menyusul adanya pertanyaan warganet melalui media sosial. EFIN adalah identifikasi berupa no
Kereta Cepat Whoosh Tiket Paling Murah Kini Rp150.000
29 Jan 2024, 19.00 WIB
PajakOnline.com— PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merombak harga tiket Kereta Cepat WHOOSH dengan yang paling murah sebesar Rp150.000. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan penerapan harga tiket baru ini berlaku mulai 3 Februari 2024. Adapun, skema yang digunaka
Penjelasan Lengkap Agresivitas Pajak
29 Jan 2024, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Agresivitas pajak merupakan langkah-langkah yang diambil perusahaan dengan tujuan mengurangi tanggung jawab pajaknya. Agresivitas pajak menjadi strategi perencanaan pajak, baik yang sah maupun ilegal, yang bertujuan untuk mengurangi laba yang dikenai pajak. Namun
Wajib Pajak Kriteria Tertentu
29 Jan 2024, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Wajib pajak kriteria tertentu merujuk kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak atau restitusi pajak. Restitusi pajak timbul karena pada saat individu atau badan usaha melaporkan pajak, tidak jarang terjadi kesalahan pelaporan, se
Manfaat Pajak Karbon
29 Jan 2024, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas semua emisi karbon, yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup (Pajak Karbon: Eykel Bryken dan Suparna Wijaya 2022 ). Adapun emisi karbon yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karbon dioksida, metana, se
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Naik Jadi 10% di Jakarta
29 Jan 2024, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumumkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu poin yang diatur dalam peraturan tersebut adalah Pajak Bahan Bakar Ken
Ketentuan Pemanggilan Tersangka dalam Penyidikan Pajak
29 Jan 2024, 14.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan pajak apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Penyidikan terkait indikasi tindak pidana perpajakan, dimulai dari upaya pe
Cara Cek NPWP Online
29 Jan 2024, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas penting bagi setiap wajib pajak, digunakan untuk segala kewajiban dan hak perpajakan di Indonesia. Terdiri dari 15 digit angka unik, NPWP memastikan data perpajakan Anda terpisah dan tidak tercampur dengan wajib paj
DJP Siapkan Portal Tax Payer
29 Jan 2024, 09.15 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempersiapkan hadirnya Tax Payer Portal berikut Tax Payer Account Management (TAM) yang semakin memudahkan para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP menjelaskan, tax payer account management merupakan proses bisnis pen
Dorong Keadilan dan Kepastian Hukum Hubungan Istimewa, DJP Kodifikasi Ketentuan PKKU
28 Jan 2024, 07.20 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. PMK ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Ta
