TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863

·

Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah menetapkan kurs pajak untuk periode 30 September hingga 6 Oktober 2026. Dalam ketetapan terbaru tersebut, nilai kurs pajak dolar Amerika Serikat (AS) mencapai Rp17.863 per USD1, meningkat Rp156 dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp17.707.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 46/MK/EF.2/2026 yang ditetapkan pada 29 September 2026 dan mulai berlaku pada 30 September 2026. 

Dokumen resmi Kementerian Keuangan menetapkan kurs tersebut sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea keluar, dan Pajak Penghasilan (PPh).

Rupiah Melemah terhadap Sejumlah Mata Uang

Selain dolar AS, sejumlah mata uang mitra dagang Indonesia juga mengalami perubahan dalam penetapan kurs pajak pekan ini.

Kementerian Keuangan menetapkan kurs pajak dolar Australia sebesar Rp12.613,64, naik Rp9,52. Ringgit Malaysia ditetapkan Rp4.380,33, meningkat Rp45,12, sedangkan dolar Singapura mencapai Rp13.981,97, naik Rp88,50.

Euro ditetapkan sebesar Rp20.387,53, meningkat Rp18,09 dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, beberapa mata uang justru mengalami penurunan. Dolar Kanada berada pada Rp12.672,07, turun Rp13,78; dolar Selandia Baru Rp10.161,08, turun Rp4,52; pound sterling Inggris Rp23.728,23, turun Rp38,01; dan yen Jepang Rp11.316,89 per 100 yen, turun Rp54,36.

(Untuk kurs pajak selengkapnya silakan cek di website PajakOnline.com yang juga dilengkapi dengan kalkulator pajak)

Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. Untuk yen Jepang, Kemenkeu menjelaskan nilai rupiah ditampilkan untuk setiap 100 yen.

Berlaku Satu Pekan

Kurs pajak ditetapkan secara berkala setiap pekan dan berlaku selama tujuh hari, yakni dari Rabu hingga Selasa. Dengan demikian, ketetapan KMK Nomor 46/MK/EF.2/2026 berlaku mulai Rabu, 30 September 2026 sampai Selasa, 6 Oktober 2026.

Kurs pajak diperlukan terutama dalam transaksi yang menggunakan mata uang asing ketika nilai transaksi tersebut harus dikonversikan ke rupiah untuk kepentingan perpajakan.

Kenaikan kurs pajak dolar AS menjadi Rp17.863 juga menjadi perhatian bagi wajib pajak yang melakukan transaksi lintas negara karena perubahan kurs dapat memengaruhi nilai rupiah yang digunakan sebagai dasar penghitungan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

PajakOnline mencatat, penetapan kurs pajak ini merupakan salah satu instrumen administrasi perpajakan yang memastikan transaksi dalam valuta asing memiliki dasar nilai rupiah yang seragam dalam penghitungan dan pelunasan kewajiban perpajakan.

Berita lainnya di Headlines