Berita Pajak
10.407 artikel
Peran Pemerintah Membangun Koperasi
14 Des 2022, 01.10 WIB
Opini Oleh: Dr. Rino A. Sa’danoer Ketua Koperasi Aliansi Rakyat Indonesia Makmur PajakOnline.com — Pasal 33 UUD 45 mengamanatkan kepada kita bahwa ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan azas kekeluargaan. Bung Hatta menyebutkan, KOPERASI adalah bangun usaha yang sesuai untuk mene
Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
14 Des 2022, 01.05 WIB
PajakOnline.com —Angsuran atau penundaan pembayaran pajak menjadi bagian dari manajemen pajak. Artinya, wajib pajak diperkenankan membayar pajak secara angsuran atau menunda pembayaran pajak. Aturan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata
Faktur Pajak Dibatalkan, Bikin Faktur Pajak Baru
14 Des 2022, 01.00 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, faktur pajak yang sudah dibatalkan dapat diganti dengan faktur pajak baru. Penjelasan DJP tersebut menjawab pertanyaan netizen melalui media sosial Kring Pajak. DJP menerangkan, apabila transaksi sebenarnya memang tid
Syarat Pemungutan Pajak di Indonesia, Cek!
14 Des 2022, 00.55 WIB
PajakOnline.com — Untuk memungut pajak, harus ada persyaratan yang mendasarinya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan syarat pemungutan pajak di Indonesia sebagai berikut; 1. Keadilan Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Berikut Ini Penjelasan Lengkapnya
14 Des 2022, 00.50 WIB
PajakOnline.com — Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi ataupun badan yang melakukan kegiatan berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak dan telah dikukuhkan sesuai undang-undang yang berlaku. Atas penyerahan BKP dan/atau J
Status PKP Bisa Dicabut Jika Tidak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan
14 Des 2022, 00.45 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, pengusaha kena pajak atau PKP harus melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) setiap bulannya. DJP akan mencabut status pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila SPT Masa PPN t
Ketetapan Jangka Waktu Pengembalian Pajak Lebih Bayar
14 Des 2022, 00.40 WIB
PajakOnline.com — Wajib Pajak dapat mengalami situasi ketika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Ataupun Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Apabila terjadi, maka Wajib Pajak ber
Bebas Pungutan Ekspor CPO Diperpanjang sampai Desember 2022
14 Des 2022, 00.35 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pembebasan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga Desember 2022. Namun, jika harga referensi CPO telah mencapai USD800 per metrik ton (MT), insentif itu akan diha
DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Nonkaryawan
14 Des 2022, 00.30 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meningkatkan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) orang pribadi nonkaryawan terutama dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Sebab, tingkat kepatuhan Wajib Pajak nonkaryawan terbilang rendah, tidak mencap
Pemerintah Makin Memudahkan Pelayanan Cukai
14 Des 2022, 00.25 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) semakin mempermudah pelayanan cukai dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru yakni (PMK) Nomor
Pembatalan Faktur Pajak Tidak Perlu Kirim Surat Pemberitahuan ke Kantor Pajak
14 Des 2022, 00.20 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pengusaha kena pajak (PKP) dapat melakukan pembatalan faktur pajak bila transaksi atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dibatalkan. Selain itu, barang atau jasa seharusnya tidak dibuatkan faktur
Perbedaan Faktur Pajak Pengganti dan Faktur Pajak Batal
14 Des 2022, 00.15 WIB
PajakOnline.com— Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Hal itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 angka 23
