Berita Pajak
10.407 artikel
Batas Waktu Repatriasi PPS Habis, DJP Periksa Komitmen 2.422 Wajib Pajak
16 Nov 2022, 02.45 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memeriksa pelaporan repatriasi dari 2.422 wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela atau PPS. DJP memastikan bahwa mereka akan melaksanakan komitmennya untuk menarik harta masuk ke dalam negeri. Direktur Jenderal (Dirj
Pemeriksa Pajak Dilarang Rangkap Jabatan Ini
16 Nov 2022, 02.40 WIB
PajakOnline.com — Pemeriksa pajak dan asisten pemeriksa pajak dilarang merangkap jabatan. Ketentuan pelarangan rangkap jabatan untuk pemeriksa pajak diatur dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2022. Sementara pelarangan rangkap jabatan untuk asisten pem
Pemeriksa Pajak Diberhentikan Bisa Menjabat Kembali
16 Nov 2022, 02.35 WIB
PajakOnline.com — Aparatur sipil negara atau PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional pemeriksa pajak dapat diangkat kembali. Ketentuan pengangkatan kembali PNS ke dalam jabatan fungsional pemeriksa pajak itu diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131
Pemda Dapat Dana Bagi Hasil Penerimaan Cukai Rokok
16 Nov 2022, 02.30 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan pemanfaatan penerimaan cukai rokok, salah satunya melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Pemda) penghasil cukai atau tembakau. DJBC juga mem
Ekspor Jadi Penggerak Ekonomi
16 Nov 2022, 02.25 WIB
PajakOnline.com — Pertumbuhan ekspor menjadi roda penggerak perekonomian Indonesia. Pada triwulan III tahun ini, ekspor Indonesia tumbuh positif 5,72 persen. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Dalam keterangan tertulis yang kami kutip hari ini, Menda
Syarat Pengajuan Pemindahbukuan Secara Manual
16 Nov 2022, 02.20 WIB
PajakOnline.com —Wajib pajak yang tidak terdaftar pada 10 kantor pelayanan pajak (KPP) yang ditunjuk untuk mengimplementasikan pemindahbukuan elektronik atau e-PBK tetap dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan secara manual. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (
Repatriasi Harta Berikut Ini Penjelasannya
16 Nov 2022, 02.15 WIB
PajakOnline.com — Dalam dunia perpajakan, repatriasi berhubungan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Istilah repatriasi harta tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 dalam bentuk formulir surat pernyataan harta bersih yang te
PKP Wajib Lapor SPT Masa PPN Setiap Bulan
16 Nov 2022, 02.10 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sangatta menyelenggarakan edukasi pajak terkait dengan PPN untuk pengusaha kena pajak (PKP). Dalam kegiatan tersebut, seperti dilansir laman DJP, Kepala KP2KP
Pekerja Bergaji di Bawah PTKP Bisa Ajukan NPWP NE
16 Nov 2022, 02.05 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, wajib pajak pekerja yang penghasilannya di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) serta tidak memiliki usaha lainnya bisa mengajukan permohonan NPWP NE atau Non Efektif (NE). Dengan NPWP berstatus NE, maka waj
Ketentuan Penggeledahan Penyidikan Pajak
16 Nov 2022, 02.00 WIB
PajakOnline.com —Kewenangan penyidik pajak adalah melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain berkaitan tindak pidana pajak. Berikut ketentuan penggeledahan dalam proses pe
Service Tax dan Service Charge, Ini Bedanya dalam Pemajakan Restoran
16 Nov 2022, 01.55 WIB
PajakOnline.com —Pajak Restoran (service tax) dengan service charge atau dikenal dengan biaya layanan di antara kedua biaya itu, terdapat perbedaan, walau keduanya hampir mirip. Di restoran tidak seluruhnya memberlakukan biaya layanan. Perlu diperhatikan, jika Pajak Restoran deng
Sejarah PPh Final dan Penerapannya di Indonesia
16 Nov 2022, 01.50 WIB
PajakOnline.com — Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh di Indonesia telah terjadi sebanyak 6 kali sejak 1983 hingga perkembangannya sekarang ini. Perubahan regulasi terkait PPh final dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan dengan perkembangan perekonomian serta admi
