Berita Pajak
10.407 artikel
DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang ke Jaksa
13 Nov 2022, 01.25 WIB
PajakOnline.com — Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka beserta barang bukti penggelapan pajak dan pencucian uang kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari)
Perbedaan Wakil dan Kuasa Perpajakan
13 Nov 2022, 01.20 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meminta atau menunjuk pihak lain yang lebih mengerti mengenai perpajakan sebagai kuasa Wajib Pajak. Namun, apakah Anda tahu bahwa terdapat istilah yang hampir sama dengan kuasa dalam p
Aturan Baru SPT Masa PPN Bagi Pemungut Pajak
13 Nov 2022, 01.15 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-14/PJ/2022 mengenai SPT Masa PPN Bagi Pemungut Pajak PPN, Selain Instansi Pemerintahan dan Bagi Pihak Lain. Aturan tersebut mencabut atau
Cara Mengubah Nama Penandatangan Faktur Pajak via E-Faktur
13 Nov 2022, 01.10 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerangkan cara mengubah nama yang berhak menandatangani faktur pajak karena penggantian pengurus dapat dilakukan melalui aplikasi e-faktur sehingga tidak perlu menyampaikan surat atau permohonan ke kantor pajak. DJP menyatakan pe
Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) Seperti Ini Caranya
13 Nov 2022, 01.05 WIB
PajakOnline.com —Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan istilah yang mengacu pada sebuah media layanan elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah pemberian sertifikat elektronik (sertel) dan pemberian NSFP kepada PKP secara online melalui webs
Wajib Pajak Bisa Ajukan Penghapusan Sanksi
13 Nov 2022, 01.00 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, wajib pajak dapat mengajukan keringanan bahkan penghapusan sanksi administrasi. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketentuan soal pengurangan atau penghapusan s
Alur Proses E-Bupot via PJAP Terbaru, Cek!
13 Nov 2022, 00.55 WIB
PajakOnline.com — Bukti potong elektronik atau e-Bupot merupakan digitalisasi dari pembuatan bukti potong. Layanan aplikasi e-Bupot ini diatur dalam PER 04/PJ/2017 mengenai Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ser
Dividen Diinvestasikan Perusahaan Sendiri Dapat Bebas Pajak
13 Nov 2022, 00.50 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerangkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dapat berlaku kendati investor menginvestasikan kembali dividen di perusahaan sendiri atau surat berharga negara (SBN) pasar sekunder. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 34 d
Sedang Diperiksa, Wajib Pajak Boleh Ajukan Perubahan Data
13 Nov 2022, 00.45 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, wajib pajak dapat melakukan perubahan data walaupun sedang dalam tahap pemeriksaan pajak. Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020, perubahan data wajib pajak dilakukan dalam hal data dan/ata
Sebanyak 10 KPP Dipilih untuk Uji Coba E-PBK, Ini Penjelasan DJP
13 Nov 2022, 00.40 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sebanyak 10 kantor pelayanan pajak (KPP) untuk piloting atau uji coba pengajuan permohonan pemindahbukuan (PBK) secara elektronik atau online, yakni E-PBK. “Sepuluh KPP yang dipilih untuk piloting E-PBK adalah KPP de
Masa Pajak dan Tahun Pajak, Ini Bedanya
13 Nov 2022, 00.35 WIB
PajakOnline.com — Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP). Pada Pasal 1 angka 7 dalam UU KUP, masa pajak didefini
Wajib Pajak yang Dikecualikan dari NPWP, Cek!
13 Nov 2022, 00.30 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan adanya NPWP Non-Efektif (NE). Ada beberapa kondisi yang bisa membuat Wajib Pajak berstatus NE sebagai Wajib Pajak. Kondisi tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Wajib
