Berita Pajak
10.429 artikel

Cara Cetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Pajak
10 Feb 2022, 21.00 WIB
PajakOnline.com— E-Filing atau lapor pajak online yang disediakan DJP ini dapat mengurangi antrean di KPP yang selalu diramaikan warga masyarakat wajib pajak yang ingin menunaikan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang sudah melaporkan pajaknya melalui e-Filing akan mendapatka

Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)
10 Feb 2022, 20.00 WIB
PajakOnline.com— DJP membuat e-Filing agar wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak secara elektronik, real time, multi NPWP, dan dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang sah. Terkait dengan BPE, NTTE atau singkatan dari Nomor Tanda Terima Elektronik merupakan salah satu

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Potong (Bupot) Pajak
10 Feb 2022, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Bukti potong (bupot) merupakan dokumen yang dibutuhkan Wajib Pajak ketika melakukan pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pihak lain melalui pemotongan atau pemungutan yang kemudian bukti tersebut harus diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.

Solusi Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak yang Error
10 Feb 2022, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Banyak kemudahan yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satunya Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak. SSE ini dibuat DJP dengan sistem billing dalam melakukan proses pembayaran pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak diar

Cara Instal Sertel E-Nofa
10 Feb 2022, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan membuat faktur pajak. DJP menyediakan e-Nofa yang merupakan aplikasi yang sangat penting khususnya bagi PKP dalam urusan pembuatan faktur pajak. Aplikasi e-Nofa ini bertujuan untuk me

Kredit Pinjaman Online Kena Pajak Bunga
10 Feb 2022, 14.00 WIB
PajakOnline.com— Definisi kredit dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu t

Syarat Lapor SPT Masa Bea Meterai
10 Feb 2022, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan terdapat dua syarat yang perlu wajib pajak miliki agar dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Bea Meterai, sebagai berikut ini; 1. Wajib pajak terdaftar dan memiliki akun di DJP Online. 2. Wajib pajak harus mem

TNI Juga Jadi Sasaran PPS
10 Feb 2022, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengajak seluruh personel Tentaran Nasional Indonesia (TNI), antara lain TNI Angkatan Udara (AU) agar berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela (PPS). Dalam penjelasannya Suryo mengatakan, PPS merupakan kesemp

Pengecekan Penyampaian SPT Melalui E-Filing
10 Feb 2022, 10.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengecekan dan penelitian atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-filing. Sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019, atas penyampaian SPT melalui e-filing dilakukan pengecekan validi

Tahun Ini Nikel Kena Pajak Progresif
10 Feb 2022, 09.00 WIB
PajakOnline.com— Aktivitas ekspor Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel kena pajak pajak progresif pemerintah mulai tahun ini. Jumlah pajak progresif pada kedua produk nikel ini sebesar 2%. Ketua Umum PERHAPI Rizal Kasli menjelaskan, pengenaan pajak progresif pada komoditas hasil p

Cara Daftar Jadi PKP Toko Retail VAT Refund Turis Asing
9 Feb 2022, 21.00 WIB
PajakOnline.com— Untuk meningkatkan penerimaan negara, dukungan fiskal melalui restitusi PPN atau VAT refund dilakukan pemerintah yang peruntukannya ditujukan kepada turis pemegang paspor luar negeri dengan berbelanja pada toko khusus yang melayani VAT refund. Dengan adanya fasil

Debt to Equity Ratio dalam Perpajakan
9 Feb 2022, 20.00 WIB
PajakOnline.com— Debt to equity ratio menjadi sebuah perbandingan yang terdapat antara jumlah utang dengan modal yang dipakai pada perhitungan pajaknya yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri keuangan No.1002/KMK.04/1984 yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai penentuan p