Berita Pajak
10.435 artikel
Apakah Akuntan Forensik Dibutuhkan dalam Perpajakan?
19 Jan 2022, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Dalam pemungutan pajak, terdapat masalah yang sering terjadi yakni hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak umumnya terbagi dua yaitu, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu keengganan masyarakat dalam membayar pajak, yang diseb
Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak
19 Jan 2022, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam peraturan tersebut disebutkan, penghasilan kena pajak dihitung
Kewajiban Hukum Ini Wajib Diketahui Importir
19 Jan 2022, 14.00 WIB
PajakOnline.com— Kegiatan ekspor-impor di Indonesia menjadi sebuah kegiatan ekonomi besar pada roda perekonomian domestik. Sebagai pelaku ekonomi, importir pasti memiliki kewajiban dan tata cara yang wajib diikuti dari skala menengah sampai besar. Selanjutnya terdapat beberapa ke
PMK 227/2021, Pengendalian Gratifikasi di Kemenkeu
19 Jan 2022, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, yakni PMK Nomor 227 Tahun 2021 yang mengatur pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian Keuangan (Kemenkeu). PMK tersebut menyempurnakan aturan mengenai peng
Penjelasan Retroactive Check
19 Jan 2022, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Sesuai Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.04/2015, retroactive check adalah penelitian tentang keabsahan dan kebenaran isi dari Surat Keterangan Asal (SKA) yang dilakukan oleh instansi penerbit SKA. Dilakukannya retroactive check ini
Bangun Guna Serah, Ini Penjelasannya
19 Jan 2022, 11.00 WIB
PajakOnline.com— Skema build-operate-transfer adalah skema di mana kontraktor akan membangun, membiayai, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas infrastruktur, sesuai dengan IBFD International Tax Glossary (2015). Umumnya fasilitas ini hanya terbatas pada area prioritas, atau se
Diskon Pajak Mobil Berlanjut, Ini Skema Lengkapnya
19 Jan 2022, 09.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melanjutkan pemberian insentif berupa Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP), namun dengan skema terbaru. “Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa Bapak Presiden telah menyetujui perpanjangan insentif PPnBM
Tarif Listrik Tidak Naik Lantaran Pajak Karbon
19 Jan 2022, 08.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penerapan pajak karbon terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak akan memengaruhi tarif listrik ke pelanggan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulya
Cek PMK Baru Tentang Pengawasan Akuntan Publik
18 Jan 2022, 21.00 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186 Tahun 2021 ini mencabut PMK Nomor 154 Tahun 2017. Dalam salah satu bagian pertimbangan dalam PMK
Hakim di Pengadilan Pajak Dapat Diberhentikan
18 Jan 2022, 20.00 WIB
PajakOnline.com— Dalam prosedurnya, presiden yang berhak atau memiliki wewenang untuk memberhentikan jabatan hakim di pengadilan pajak. Tak hanya itu, dalam pengangkatan jabatan hakim juga berada di tangan presiden. Dalam artikel ini, kita membahas pemberhentian hakim di pengadil
Penjelasan Inward Manifest dan Outward Manifest
18 Jan 2022, 19.00 WIB
PajakOnline.com— Manifest menjadi dokumen sarana pengangkut yang berbentuk daftar muatan barang-barang yang diangkut. Manifes ini berisikan penjelasan informasi mengenai nama/inisial penerima, tujuan (nama pelabuhan), nama negara, dan kode HS yang menampilkan jenis barang yang ad
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Ini Penjelasannya
18 Jan 2022, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi nomenklatur pajak baru yang ditentukan pada UU HKPD. Umumnya, PBJT sebagai integrasi 5 jenis pajak daerah pada UU PDRD yang berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak
