Berita Pajak
10.447 artikel

Serba-Serbi Pajak Restoran
16 Des 2021, 20.00 WIB
PajakOnline.com — Bagi Anda yang gemar makan di restoran, maka Anda turut membayar pajak. Sebab, saat membayar atau membeli makanan dan minuman di restoran, tercantum dalam struk pembelian, pajak yang dibayarkan yakni pajak restoran. Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi

Penjelasan Pajak atas Komisi Penjualan
16 Des 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Pada transaksi jual beli, dalam prosesnya bisa jadi ada perantara. Perantara adalah pihak ketiga dalam suatu transaksi di antara penjual dan pembeli, yang memiliki peran untuk mempertemukan pihak penjual dan pembeli. Kemudian nanti perantara akan memperoleh upah

Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan PBB-P3, Cek Bedanya
16 Des 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 2 jenis yakni PBB P2 dan PBB P3. Mengacu pada Pasal 1 poin 37 UU PDRD, PBB-P2 adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan. Sedangkan,

Perubahan Barang Kena Pajak dalam UU HPP, Cek!
16 Des 2021, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, menutup celah praktik erosi perpajakan, instrumen untuk mewujudkan keadilan, dan memberi

Perbedaan PPN dengan Pajak Penjualan, Cek!
16 Des 2021, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan termasuk dalam pengenaan pajak konsumsi, namun terdapat unsur yang berbeda. PPN adalah pajak konsumsi yang diterapkan pada harga pembelian barang atau jasa tertentu. Dalam PPN terdapat istilah barang/jasa dikenaka

Periksa Ketentuan dan Prosedur Penggunaan e-Nofa Bagi PKP
16 Des 2021, 14.00 WIB
PajakOnline.com — Sudah dibahas dalam artikel sebelumnya terkait penjelasan e-Nofa. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak yang dilakukan saat melakukan transaksi terkait barang atau jasa kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penj

Realisasi Insentif Pajak Dunia Usaha Capai 100 Persen
16 Des 2021, 10.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, realisasi insentif pajak untuk dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga Desember 2021 hari ini sudah mencapai 100 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menye

Perusahaan Merugi Tetap Kena Pajak? Ini Alasannya
16 Des 2021, 09.00 WIB
PajakOnline.com— Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif minimum, yaitu sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak berupa peng

Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan PBB hingga Pajak Kendaraan
16 Des 2021, 07.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan atas sejumlah pajak dan menghapus sanksi administratif sampai akhir Desember 2021 ini. Keringanan pajak diberikan kepada jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (PBB

Ketentuan Menjadi Kuasa Hukum Pajak
15 Des 2021, 20.00 WIB
PajakOnline.com— Dalam sengketa pajak, Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meminta bantuan pada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak ketiga atau biasa disebut sebagai kuasa hukum pajak, yang akan membantu Wajib Pajak dalam mengatasi sengketa paj

PPh Final dan PPh Tidak Final, Ini Bedanya
15 Des 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan kepada Orang Pribadi atau Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. PPh ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, yakni PPh Final dan PPh Tidak Final. PPh final me

UU HPP, Kriteria Pemberian Fasilitas PPN Dikurangi
15 Des 2021, 15.00 WIB
PajakOnline.com— UU No 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP mencantumkan perubahan ketentuan tarif PPh dan PPN, NIK menjadi NPWP serta program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih populer sebagai tax amnesty jilid II. Dalam perubahan