Berita Pajak
10.452 artikel
Daftar Prioritas Pengawasan Wajib Pajak
5 Des 2021, 07.00 WIB
PajakOnline.com— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya terus mengembangkan sistem compliance risk management (CRM) dalam proses bisnisnya. DJP berharap dapat meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum berdasarkan tingkat ris
Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak Bisa Bertemu Tim Quality Assurance
5 Des 2021, 05.00 WIB
PajakOnline.com —Saat proses pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan, wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan. Ini menjadi pilihan bila ada hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak de
Bisnis Online Kena Pajak
5 Des 2021, 03.00 WIB
PajakOnline.com — Belum lama ini terdapat topik yang ramai dibicarakan warganet di media sosial mengenai seseorang yang memiliki toko online pada suatu e-commerce yang mendapatkan surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam unggahan tersebut menyebutkan penjual itu dikirimk
Pikat Minat Pembeli, Mobil Listrik Dapat Insentif Pajak
4 Des 2021, 19.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah terus berupaya mengurangi emisi karbon dan mendorong green energy di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan kendaraan elektrik perlu didukung penuh, salah satunya, dengan pemberian insentif pajak. PT PLN (Persero) mengharapkan, pemerintah dapat membe
Fasilitas Kantor Kena Pajak?
4 Des 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Masih ramai issue terkait pengenaan pajak pada fasilitas kantor yang diperoleh pegawai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tidak semua fasilitas kantor yang dinikmati oleh para pegawai bakal kena pajak, misalnya, seperti handphone hingga laptop y
Penerapan E-Bupot Unifikasi Makin Memudahkan Wajib Pajak
4 Des 2021, 13.00 WIB
PajakOnline.com —Di penghujung tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No. 23/PJ/2020 yang mengatur mengenai bukti potong unifikasi SPT PPh masa berbentuk dokumen elektronik dengan aplikasi e-bupot unifikasi. Pajak penghasilan yang di unifi
Alasan Dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4 Des 2021, 10.00 WIB
PajakOnline.com— Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajaknya serta biaya penagihan pajak lainnya. Tindakan penagihan pajak teratur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ya
Penangkapan dan Penahanan dalam Penyidikan Pajak
4 Des 2021, 09.00 WIB
PajakOnline.com — Penyidikan pajak merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan bukti permulaan. Bukti permulaan adalah keadaan, bukti atau benda yang memberi petunjuk adanya suatu tindak pidana perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 UU Ketentuan Umum
Penjelasan Mengenai Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
4 Des 2021, 08.00 WIB
PajakOnline.com —Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kedua tujuan tersebut dapat diketahui dari surat perintah pemeriksaan
Berikut Ini Aspek Perpajakan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)
3 Des 2021, 18.00 WIB
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi IX DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) untuk dilanjutkan ke sidang paripurna dan dilakukan pembahasan lebih lanjut kemudian disahkan menjadi UU. RUU HKPD itu menjad
E-Bupot Unifikasi dan E-Bupot 23/26, Ini Perbedaannya
3 Des 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— E-Bupot Unifikasi terbagi menjadi dokumen format standar atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh sebagai bukti pemotongan atau pemungutan atas PPh dan menunjukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut ke dalam SPT Masa PPh
Kapan Faktur Pajak Keluaran Dibuat? Berikut Penjelasannya
3 Des 2021, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Setiap pelaku usaha yang sudah ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, terutama saat melakukan transaksi berupa barang atau jasa. Mereka harus membuat faktur pajak sebagai bukti PKP telah memungut pajak dan
