Berita Pajak
10.457 artikel

Wajib Pajak Bisa Menolak untuk Diperiksa, Ini Alasannya
21 Okt 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com — Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Paja

Sebanyak 1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK, Realisasi Capai Rp66,85 Tiliun
21 Okt 2021, 15.00 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan sebanyak 1.496.513 wajib pajak telah menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sepanjang tahun 2020. Dalam Laporan Tahunan DJP 2020 terungkap produksi SP2DK pada tahun masuknya pandemi C

Pengawasan Wajib Pajak Makin Kuat, Ini Cara DJP
21 Okt 2021, 13.00 WIB
PajakOnline.com — Dalam Laporan Tahunan 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terungkap, prioritas pengawasan berbasis wilayah wajib pajak pada tahun/masa pajak yang mendekati jatuh tempo. Prioritas juga untuk wajib pajak yang bergerak di sektor usaha yang masih menunjukan peningk

Cek Lokasi Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Keliling, Kamis 21 Oktober 2021
21 Okt 2021, 12.25 WIB
PajakOnline.com— Polda Metro Jaya menyediakan 14 lokasi layanan Samsat Keliling bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), pada hari ini Kamis (21/10/2021). Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari akun resmi twitter Traffic Managemen

Laporan Tahunan DJP 2020, Selesaikan 187.435 Sengketa Pajak
21 Okt 2021, 12.00 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis Laporan Tahunan DJP 2020. Dalam laporan tersebut, DJP menyelesaikan 187.435 permohonan sengketa pajak terkait dengan keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Selain itu, terdapat pula 10.503 permoho

Program Pengungkapan Sukarela dalam UU HPP, Ini Ketentuannya
21 Okt 2021, 09.30 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah telah menyusun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Voluntary Disclosure Program dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPS ini berlaku untuk memberikan kesempatan kepada seluruh wajib pajak mengungkapkan hartanya yang be

Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak, Apa Saja?
20 Okt 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com — Mungkin sebagian besar dari kita hanya mengetahui bahwa umumnya pajak hanya dikenakan pada barang saja atau yang biasa disebut dengan barang kena pajak (BKP), tetapi ternyata penggunaan suatu jasa juga bisa dikenakan pajak. Secara umum, jasa adalah suatu kegiata

SAK EMKM sebagai Literatur Pelaku Usaha
20 Okt 2021, 12.00 WIB
PajakOnline.com — UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya sudah ditetapkan dalam undang-undang. Di Indonesia jumlah UMKM sendiri sudah cukup banyak mencapai angka 64 juta unit. Banyaknya ju

Opsen Pajak pada Pajak Daerah
20 Okt 2021, 07.00 WIB
PajakOnline.com — Desentralisasi fiskal yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dilaksanakannya desentralisasi fiskal diawali dengan ditet

Pemberian Insentif Bikin Tax Expenditure Naik
19 Okt 2021, 20.00 WIB
PajakOnline.com — Pandemi berdampak buruk bagi banyak orang, termasuk menekan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan penyelamatan dengan pemulihan ekonomi. Caranya meringankan pajak sejumlah sektor industri maupun bisnis dengan cara memberikan fasil

Asas Pemungutan Pajak di Indonesia
19 Okt 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com — Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau pemasukan negara yang paling besar. Pada umunya, pajak dikenakan bagi mereka yang telah menjadi Wajib Pajak yang biasanya ditandai dengan identitas Wajib Pajak yakni berupa NPWP. Namun, pastinya dalam memungut pa

Angka Kapitalisasi Pajak Bumi dan Bangunan, Ini Penjelasannya
19 Okt 2021, 12.00 WIB
PajakOnline.com — Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB merupakan pajak yang dikenai atas tanah dan bangunan yang yang tumbuh karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan, artinya besaran setor