PajakOnline.com—Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di hadapan anggota Dewan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan sektor Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran untuk sektor tersebut sebesar Rp104,2 triliun.
Presiden Jokowi juga menyampaikan tiga program utama untuk mencapai ketahanan pangan. Fokus utama yaitu mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana dan prasarana dan penggunaan teknologi.
Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani, nelayan dan distribusi pangan. Langkah ketiga adalah pengembangan food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan.
Penempatan ketahanan pangan sebagai program prioritas dalam RAPBN 2021 bukan tak berdasar.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) di sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020.
PDB pertanian tumbuh 16,24% pada kuartal II 2020 (q to q) dan bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 (yoy), sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19%.
Pada kuartal kedua tahun ini, hanya sektor pertanian yang masih tumbuh secara positif, sementara sektor lainnya lesu, bahkan terkonstraksi minus.
Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, tumbuhnya sektor pertanian tak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Manusia butuh makan untuk bertahan hidup. Terlebih para ahli sedang gencar mengingatkan pemenuhan nutrisi agar imun tubuh meningkat menghadapi virus yang sedang berkeliaran.
”Kita bisa menahan untuk tidak beli ini dan itu, tapi tidak bisa jika tidak makan. Artinya bahwa pasar dari sektor pertanian masih akan tetap tumbuh positif. Dari 11 komoditas pangan pokok, kita masih aman dalam sisi produksi dan cadangan pangan hingga pertengahan tahun depan. Kita tidak tahu kapan (pandemi) berakhir, makanya koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus kita kerjakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih mandiri,” kata dia seperti dilansir laman Kemenkeu yang kami kutip hari ini, Jumat (11/9/2020).
Salah satu cara yang harus ditempuh untuk mencapai ketahanan pangan adalah penambahan luas lahan tanam. Pembangunan food estate menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan dalam hal ini.
Sebidang tanah di Kalimantan Tengah seluas 600 ribu hektare telah siap digarap bertahap. Tanah seluas 30 ribu hektare menjadi target pertama yang harus digarap pada periode 2020-2021. Hasilnya nanti menambah pasokan dari 7,46 juta hektar lahan baku sawah.
Agar (ekonomi) bisa tumbuh 4,5%-5,5% di tahun 2021, pemerintah juga akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Hal ini juga mendukung program ketahanan pangan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani.
Dia mengungkapkan, ketahanan pangan juga bergantung pada infrastruktur pendukung, seperti irigasi yang cukup. Sistem irigasi dibangun di antaranya dari pembangunan bendungan atau embung.
Selain itu, konektivitas antardaerah akan mendukung distribusi bahan pangan yang lebih merata.
”Dua paket kebijakan ini tidak bisa dipisahkan, antara prioritas ketahanan pangan dan juga pembangunan infrastrutur,” ucapnya.
Membangun ketahanan pangan nasional adalah sebuah proses yang berkesinambungan.
