TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Daftar Kartu Prakerja 2023

· ·

Cara Daftar Kartu Prakerja 2023

PajakOnline.com—Pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 48 Tahun 2023 tahap pertama. Kartu Prakerja tahun 2023 ini mengalami enam perubahan, termasuk peserta yang diperbolehkan mendaftar program. Seperti apa kriteria pesertanya dan bagaimana cara daftarnya?

Program Kartu Prakerja tahun ini tidak lagi semi bantuan sosial atau bansos. Namun, pemerintah akan menerapkan skema normal dan fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja. Skema normal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2022 pengganti Perpres No.36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Kami kutip dari laman resmi program Kartu Prakerja pemerintah, peserta yang bisa mendaftar program Kartu Prakerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pertama, seluruh warga negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun dan maksimal 64 tahun, yang memenuhi persyaratan.

Kedua, tidak sedang menempuh pendidikan formal. Peserta sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Ketiga, peserta adalah masyarakat penerima bantuan sosial pemerintah lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Presiden Untuk Usaha Mikro (BPUM) bisa mengikuti program Kartu Prakerja. Aturan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Keempat, peserta bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kelima, peserta yang menjadi penerima Kartu Prakerja maksimal dua Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Cara mendaftar Kartu Prakerja 2023 cukup mudah. Calon peserta cukup memasukkan NIK, Nomor KK, tanggal lahir, e-mail, dan password di akun situs resmi Prakerja. Setelah melengkapi seluruh data diri dengan benar, lakukan verifikasi foto NIK (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/e-KTP) dan foto wajah. Kemudian, lakukan verifikasi nomor telepon seluler dan masukkan kode OTP sesuai yang diterima.

Langkah berikutnya, sebelum memilih gelombang, calon peserta wajib mengerjakan tes kemampuan dasar (TKD) atau soal kemampuan belajar (SKB). Untuk mendaftar pada program yang tersedia di dasbor sesuai alamat KTP, klik Gabung Gelombang.

Setelah pendaftaran selesai, calon peserta tinggal menunggu pengumuman melalui dasbor akun peserta masing-masing.

Berita lainnya di Headlines