TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Klaim Pengembalian Pajak untuk Turis

·

Cara Klaim Pengembalian Pajak untuk Turis

PajakOnline.com—Pengembalian pajak atau restitusi PPN untuk turis (VAT refund) merupakan insentif pajak yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing). Insentif tersebut berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak (BKP) di Indonesia yang kemudian dibawa ke luar negeri.

Pada prinsipnya PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri sehingga barang yang akan dikonsumsi di luar negeri seharusnya tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu, PPN yang telah dipungut oleh penjual akan dikembalikan kepada turis asing yang akan meninggalkan Indonesia.

"PPN yang sudah dibayar atas barang bawaan dapat diminta kembali oleh turis asing," kutipan Pasal 2 ayat (1) PMK 120/2019.

Kendati demikian, VAT refund for tourist tidak berlaku untuk semua barang. Sebab, melalui PMK 120/2019, pemerintah telah mengatur 2 syarat yang harus dipenuhi agar turis asing bisa mengajukan pengembalian PPN. Pertama, nilai PPN paling sedikit Rp500.000 dan barang tersebut dibeli dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar negeri. Kedua, barang harus dibeli di toko retail yang memiliki logo tax free shop.

Toko dengan logo tax free shop berarti telah berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing. Hal yang perlu diingat, turis asing yang menghendaki pengembalian PPN atas barang yang dibelinya harus memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada toko tersebut.

Selanjutnya, permintaan pengembalian PPN dapat dilakukan melalui Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (UPRPPN) Bandara. Permintaan tersebut harus dilakukan oleh turis asing yang bersangkutan dengan membawa barang yang diajukan pengembalian PPN dan menunjukkan 3 dokumen.

Ketiga dokumen tersebut adalah paspor, boarding pass untuk keberangkatan turis asing ke luar negeri, dan faktur pajak khusus yang diperoleh dari toko dengan logo tax free shop. Kemudian, petugas konter pemeriksaan akan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan.

Dalam hal permintaan pengembalian disetujui, petugas konter pemeriksaan akan mencocokkan jenis dan jumlah barang dengan faktur pajak khusus. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut, petugas konter pemeriksaan akan menerbitkan Formulir Permintaan Pengembalian PPN.

Formulir tersebut nantinya akan ditandatangani oleh turis asing sebagai tanda permintaan pengembalian PPN yang dapat diminta kembali. Adapun apabila nilai PPN yang disetujui untuk dikembalikan ≤Rp5 juta maka akan dikembalikan secara tunai dengan mata uang rupiah.

Sementara itu, apabila PPN yang disetujui untuk dikembalikan bernilai lebih dari Rp5 juta maka akan dikembalikan dengan cara ditransfer ke rekening turis asing. Adapun segala biaya terkait transfer uang pengembalian PPN ke rekening turis asing dibebankan kepada turis asing dengan mengurangi jumlah pengembalian PPN bersangkutan.

Yang perlu diperhatikan, UPRPPN hanya terletak di bandara internasional tertentu. Bandara Internasional yang memiliki layanan UPRPPN meliputi Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Kualanamu di Medan, Bandara Yogyakarta International Airport, dan Bandara Juanda di Surabaya.

Berita lainnya di Headlines