DJP Ubah Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan tersebut termasuk 21 proses bisnis perpajakan yang akan terjadi dengan adanya pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax system.

DJP menyatakan PSIAP merupakan proyek redesain dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis commercial off-the-shelf (COTS) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

“Sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum,” tulis DJP melalui sebuah unggahan di Instagram.

Adapun 21 proses bisnis yang berubah antara lain registrasi, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, taxpayer account management (TAM), layanan wajib pajak, third party data processing, exchange of information (EoI), serta data quality management (DQM).
Kemudian, ada document management system (DMS), business intelligence (BI), compliance risk management (CRM), penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyidikan, keberatan dan banding, nonkeberatan, serta knowledge management system.

Berdasarkan timeline PSIAP yang dirilis DJP, proses deploy PSIAP direncanakan selesai pada Oktober 2023. Adapun high level design pada Januari—Maret 2021, detailed design pada April—September 2021, build, test, & training pada Juni 2021—Mei 2023, serta support pada Januari—Desember 2024.

DJP menjelaskan adanya beragam manfaat dari PSIAP. Manfaat untuk wajib pajak antara lain tersedianya akun wajib pajak pada portal DJP, lebih berkualitasnya layanan, berkurangnya potensi sengketa, serta adanya minimalisasi biaya kepatuhan.

Selanjutnya, manfaat PSIAP untuk pegawai DJP antara lain terintegrasinya sistem, berkurangnya pekerjaan manual, lebih produktifnya kinerja, serta meningkatnya kapabilitas.

Kemudian, bagi instansi DJP, PSIAP akan menciptakan kredibilitas dan kepercayaan. DJP juga menjadi instansi yang lebih akuntabel. Selain itu, kepatuhan meningkat. Kinerja organisasi dan kapabilitas pegawai juga meningkat.

Bagi stakeholders, adanya PSIAP akan membuat data real time dan valid. Pada saat yang bersamaan, ada peningkatan kualitas tugas dan fungsi.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan PSIAP akan memperkuat basis data dan informasi perpajakan. Dengan pembaruan tersebut, DJP akan memprioritaskan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak berisiko tinggi.

Selama ini, pemeriksaan biasanya didahulukan untuk wajib pajak yang lebih bayar dan mengajukan restitusi. Pada akhirnya wajib pajak dengan profil kepatuhan berisiko tinggi justru belum tersentuh oleh pemeriksa. Saat ini, DJP juga sudah menggunakan compliance risk management (CRM).
"Jadi dengan pembaruan coretax system, pengawasan dan pemeriksaan lebih efektif,” kata Nufransa.