PajakOnline | Masa depan perkebunan sawit adalah untuk kesejahteraan rakyat. Seperti visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan lahan sawit rakyat dan peran serta koperasi. Dukungan pemerintah pusat dan daerah akan membuka jalan bagi legalisasi lahan, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan kedaulatan energi berbasis biofuel.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Co-op (Koperasi) Gerakan Relawan Nasional (GERNAS) Gema Sasmita dan jajaran saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Senin (8/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Gema Sasmita datang bersama Ketua KUD Sawit Tapan yang juga bagian dari Co-op (Koperasi) GERNAS , Muhammad Syafri, dan diterima langsung Wakil Bupati Pesisir Selatan, Dr. H. Risnaldi Ibrahim, di kantor Bupati Pesisir Selatan.
Rakyat Tapan, ratusan keluarga petani sejak awal 2000-an telah menggarap lebih dari 2.800 hektare sawit. Hingga kini, lahan tersebut masih berstatus Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar dapat memperoleh legalisasi dan dukungan pemerintah.
Dalam pertemuan, Gema Sasmita menyampaikan, perjuangan sawit rakyat di Tapan tidak boleh dipandang sebagai persoalan lokal semata.
“Sawit rakyat Tapan bukan hanya sumber penghidupan warga, tetapi simbol keadilan agraria yang harus menjadi perhatian nasional.Jika negara mampu memberi kepastian hukum di sini, maka kita memberi contoh nyata bagaimana reforma agraria bekerja untuk rakyat,” tegas Gema.
Sementara itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat Tapan. “Pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi ini. Sawit rakyat Tapan adalah denyut ekonomi masyarakat, dan kami akan mendorong agar perjuangan ini mendapat perhatian penuh dari Bupati. Akan kami sampaikan kepada Bupati,” katanya.
Pertemuan tersebut memperkuat posisi KUD Tapan sebagai model sawit rakyat yang terorganisir. Jika mendapat dukungan penuh, inisiatif ini diyakini dapat menjadi percontohan nasional dalam penyelesaian konflik agraria dan penguatan ekonomi berbasis perkebunan rakyat.
