TRENDING
BI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LiveBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go Live
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

IIMS 2024, Presiden Jokowi: Mobil Listrik Masa Depan Otomotif Indonesia

Redaksi PajakOnline · 15 Feb 2024, 14.52 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Tahun 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Dalam pernyataannya kepada wartawan usai pembukaan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kendaraan berbasis listrik merupakan masa depan bagi industri otomotif Indonesia.

“Saya melihat baik dan banyak yang dipamerkan mobil-mobil listrik yang saya kira ini memang masa depan otomotif Indonesia itu ada di mobil listrik karena kita memiliki bahan baku nikel dan yang lainnya,” ujar Presiden.

Terkait dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produk kendaraan listrik. Sebelumnya, pada tahun 2023 pemerintah juga telah mengeluarkan mengenai pemberian intensif bagi kendaraan listrik.

“Sementara belum [ada penambahan insentif], tapi kita akan, sudah mendorong dengan pengurangan PPN. Saya kira ini akan mendorong penjualan dan nanti baliknya ke mendorong ke produksi di pabrik-pabrik electric vehicle (EV) yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya ke sana agar kita nanti bisa bersaing dengan negara-negara lain kalau semua local content sudah, baterainya sudah, saya kira kita lihat nanti kita akan bisa bersaing juga dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Kepala Negara juga menyatakan bahwa pemerintah juga terus mendorong moda transportasi publik berbasis listrik.

“Semuanya kita dorong agar, tujuannya agar semuanya berproduksi di Indonesia, EV semua merek berproduksi di Indonesia karena kita mempunyai kekuatan EV battery,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.