TRENDING
Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Implementasi ACAFTA, Negara ASEAN Perkuat Kerja Sama Ekonomi Melalui

·

Implementasi ACAFTA, Negara ASEAN Perkuat Kerja Sama Ekonomi Melalui

PajakOnline.com—Kondisi perekonomian global masih terus dihadapkan dengan berbagai tantangan baru. Setelah terlepas dari efek berkelanjutan pandemi Covid-19, pecahnya konflik geopolitik, hingga kenaikan harga komoditas pangan dan energi, kini dunia global harus menghadapi tantangan baru, yaitu ancaman perlambatan ekonomi global.

Sebagai upaya menghadapi perlambatan ekonomi global yang tengah terjadi, Kawasan ASEAN terus memperkuat kerja sama terutama di bidang perekonomian. Hal ini terbukti efektif mengingat perekonomian kawasan ini mampu tumbuh di atas 5 persen pada tahun 2022 lalu.

Salah satu langkah pemulihan perekonomian ASEAN yang diambil adalah melalui penguatan kerja sama ekonomi, diantaranya melalui perundingan ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). “Perundingan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dalam rangka perluasan akses pasar barang dan jasa, meningkatkan daya saing, dan semakin mengintegrasikan Indonesia ke dalam global dan regional value chain," kata Kepala Pusat Kebijakan Regional Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nella Sri Hendriyetty dalam pidato pembuka Plenary and Caucus Meeting The ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) Sub Working Group on Financial Services, pada 22-24 Mei 2023 di Tangerang, Banten.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara ASEAN, Kanada, dan sekretariat ASEAN. Plenary and Caucus Meeting ini sendiri, merupakan bagian penting dari implementasi ACAFTA, sebagai perundingan perdagangan bebas yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan peningkatan akses pasar bagi negara-negara anggota ASEAN dan Kanada.

Di dalam pertemuan ini, pembina sektor jasa keuangan dari kedua kawasan mendiskusikan dan berbagi pandangan untuk menyepakati ketentuan-ketentuan perdagangan jasa keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor jasa keuangan yang memberikan manfaat berimbang bagi seluruh pihak.

Melalui Plenary and Caucus Meeting diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya penyelesaian perundingan dan implementasi ACAFTA dan memperkuat kerja sama perdagangan antara ASEAN dan Kanada. Selain itu, langkah-langkah konkret yang dihasilkan dalam pertemuan ini dapat membuka peluang baru bagi perdagangan dan investasi di sektor keuangan sehingga mendorong terciptanya sumber-sumber pertumbuhan baru di sektor jasa keuangan yang efisien, dan sehat guna mendukung ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota lainnya.

Berita lainnya di Headlines