PajakOnline | Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa Indonesia Gelap di kawasan Medan Merdeka Barat, depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Koordinator Pusat BEM SI Satria mengkritisi kebijakan pemerintah yang inkonsistensi terutama dalam efisiensi anggaran. Pengertian efisiensi tidak sejalan dengan realitas pemerintah, kontradiktif dengan Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran. Di sisi lain, daya beli masyarakat merosot dan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Efisiensi-efisiensi, tapi melantik staff khusus dari influencer,” kata Satria dalam orasinya.
Selama aksi berlangsung, para mahasiswa membentangkan berbagai spanduk.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menuntut pemerintah untuk menanggapi berbagai polemik yang dinilai meresahkan masyarakat.
Lima tuntutan utama mereka dalam unjuk rasa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun
2025 mengenai efisiensi anggaran.
2. Mengevaluasi seluruh program makan bergizi gratis yang dinilai kurang
tepat dalam pelaksanaannya.
3. Mencabut pasal RUU Minerba yang mengizinkan kampus mengolah izin tambang demi menjaga independensi akademik.
4. Meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi.
5. Memprotes sikap inkonsistensi pemerintah dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan.
Sementara itu, Dewan Pembina Tax Payer Community Sarjan Tahir mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi komprehensif. Yang krusial, efisiensi anggaran jangan sampai menimbulkan efek bola salju (snowball effect) menghambat akselerasi ekonomi yang sedang mengalami slow down.
"Kami apresiasi Bapak Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran dengan tujuan mulia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kami apresiasi pula program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bagus untuk investasi masa depan cemerlang anak-anak Bangsa," kata Sarjan Tahir yang juga pengurus pusat Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.
Tax Payer Community, sambung Sarjan, meminta kepada pemerintah agar MBG lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan kalangan keluarga miskin, dhuafa dan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) Indonesia.
"Hasil dari efisiensi anggaran, di antaranya dapat dipergunakan untuk meluaskan akses pendidikan gratis dan beasiswa pendidikan tinggi bagi generasi masa depan harapan bangsa," kata Sarjan Tahir yang juga Ketua Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.
