PajakOnline.com—Setelah negara-negara di belahan dunia mengalami resesi, kini giliran Indonesia memasuki masa resesi akibat dampak pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memprediksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sampai akhir tahun atau minus 0,6% sampai 1,7%.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, kontraksi ekonomi Indonesia tahun ini akan sangat berdampak, di antaranya, meningkatnya kemiskinan dan semakin bertambahnya jumlah pengangguran.
“Seperti kita ketahui bersama juga berdasarkan data Kementerian Keuangan, perekonomian Indonesia pada akhir tahun ini akan mengalami kontraksi antara minus 0,6% sampai minus 1,7%. Tentunya ini akan berdampak terhadap banyak hal. Pertama peningkatan kemiskinan, peningkatan pengangguran,” kata Rosan dalam acara outlook 2021 secara virtual pada Rabu (21/10/2020).
Rosan menyebutkan, saat ini ada sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia. Ditambah akibat pandemi covid-19, jumlahnya akan bertambah sekitar 5 hingga 6 juta pengangguran yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Kita ketahui bersama pengangguran terbuka 7 juta dan diperkirakan akan menambah sampai 5 juta sampai 6 juta akibat Covid-19 ini sehingga total menjadi 13 juta,” kata dia.
Tak hanya itu, minusnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada perdagangan. Apalagi, 10 mitra dagang Indonesia mengalami kontraksi yang begitu besar akibat pandemi ini.
“Dan kita lihat juga dari angka perdagangan kita dari 10 trading partner kita mengalami kontraksi walau China dan US relatif tidak besar tetapi tetap kontraksi,” katanya.
Sementara itu, sektor industri juga terkena imbas terlihat dari 15 faktor industri yang mengalami kontraksi. Meskipun beberapa bidang seperti pertanjan masih mengalami pertumbuhan.
“Kita lihat juga di industri rata-rata mengalami penurunan atau kontraksi dari 15 faktor industri semua mengalami kontraksi. Walaupun di bidang yang paling besar seperti pertanian masih mengalami pertumbuhan relatif masih sangat kecil,” katanya.
Bantuan Langsung Tunai Cairkan Seluruhnya
Sementara itu, ekonom senior dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, resesi terjadi karena daya beli masyarakat terus merosot, menyusut.
“Yang terpenting, Pemerintah memberi bantuan keuangan kepada masyarakat untuk meringankan kesulitan mereka, sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” kata Anthony, Managing Director PEPS.
Mantan Rektor Kwik Kian Gie School of Business ini menyebutkan, stimulus berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga masyarakat harus segera dicairkan seluruhnya.
Daya beli masyarakat sangat turun akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan yang dirumahkan, serta banyaknya UMKM yang terpaksa harus menutup usahanya. Hal ini dibuktikan pula dengan pusat-pusat perbelanjaan masih relatif sepi pengunjung apalagi pembeli, dan masih banyak hotel-hotel di Jakarta bintang 4 dan 5 tamunya masih sangat sedikit.
